PERUMUSAN KEBIJAKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh konsep baru dalam bidang
ilmu administrasi, khususnya mengenai perumusan kebijakan publik. Untuk itu,
penelitian ini didasarkan pada teori bahwa perumusan kebijakan publik
merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan
dan mempunyai hubungan timbal balik, yaitu lingkungan kebijakan, pelaku
kebijakan dan kebijakan publik. Apabila salah satu dari elemen itu kurang
mendapat perhatian, maka akan mempengarnhi efektivitas kebijakan. Oleh karena
itu, untuk menjawab tujuan penelitian ini maka dilakukan penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitiannya adalah
metode deskriptif analitik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti sebagai
instrumen penelitian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memverifikasi
setiap data dari hasil wawancara dengan key informan, dokumen dan hasil
obsevasi lapangan yang terkait dengan masalah penelitian.
Hasil penelitian menggambarkan, bahwa perumusan kebijakan Polmas
belum menunjukkan hubungan timbal balik antara elemen lingkungan kebijakan,
stakeho lders kebijakan dan kebijakan Polmas. Ini disebabkan karena Polri
sebagai aktor utama kebijakan Polmas belum melibatkan stakeholders dalam
perumusan kebijakan Polmas. Polri masih begitu dominan dalam perumusan
kebijakan Polmas. Gejala ini dapat dilihat dari tidak adanya koordinasi yang
dilakukan Polri untuk melibatkan stakeholder dalam perumusan kebijakan
Polmas. Konsep barn yang diperoleh sebagai sumbangan pengembangan ilmu
administrasi khususnya studi kebijakan publik, bahwa koordinasi mempunyai
peranan penting dilaksanakan dalam perumusan kebijakan, terntama untuk
melibatkan stakeholders dan pihak-pihak
No copy data
No other version available