EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU TOGIAN KABUPATEN TOJO UNA UNA PROPINSI SULAWESI TENGAH

---

Masalah dalam penelitian-ini adalah Evaluasi Kebijakan Usaha Pariwisata
Kepulauan Togian Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah. Maksud
penelitian ini untuk menelusuri, mengungkapkan fakta empiris, memahami proses
dan mendeskripsikan permasalahan dan faktor-faktor penyebab belum
terlaksananya Kebijakan Usaha Pariwisata Kepulauan Togean Kabupaten Tojo
Una Una, serta mendeskripsikan nilai dan manfaat kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan pemahaman atas
fenomena empirik terhadap kebijakan usaha pariwisata. (2) memperoleh temuan
baru tentang evaluasi kebijakan usaha pariwisata di Pulau Togean.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif,
dengan desain retrospektif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi dan studi dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, meliputi aspek
efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan usaha pariwisata
(Perda nomor 3 tahun 2011) belum terlaksana karena tidak ditunjang oleh
Peraturan Bupati sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan pengembangan
pariwisata di Kepulauan Togean. Hal ini 'ditunjukkan oleh data bahwa dari 27
usaha wisata yang ditetapkan dalam perda temyata baru 6 usaha wisata yang
berjalan. Selanjutnya, pemangku kepentingan kepariwisataan di Tojo Una Una
belum melaksanakan pengembangan pariwisata secara terpadu antara beberapa
instansi terkait karena belum didukung oleh aksesibilitas dan fasilitas
kepariwisataan. Sehingga kegiatan pengembangan pariwisata belum efektif.
Namun, peningkatan kunjungan wisatawan di pulau Togian bukan karena
kebijakan tetapi karena keunikan dan daya tarik panorama bawah laut dan
lingkungan alam kabupaten Tojo Una Una.

Kebijakan diterbitkan melalui pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung
jawab kepada publik hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan pernerataan.
Oleh karena itu evaluasi kebijakan dilakukan sangat ditentukan integritas dan
moralitas pelaku terhadap hasil yang diharapkan.

Temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah integritas evaluator
sangat menentukan kelanjutan hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan. Hal ini
akan semakin memperkuat dan melengkapi serta mengembangkan kriteria
evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 Jaf e/R.17.314

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2013

Collation

xv,;240 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351 Jaf e

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment