PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DALAM MM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

---

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang peran Majelis Rakyat Papua
(MRP) sebagai lembaga kultural yang mewakili adat, agama, dan perempuan.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi MRP
untuk mendengarkan, menampung, menyampaikan, dan menindaklanjuti aspirasi
orang asli Papua (Orpa).

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan instrumen pokok peneliti
yang mewawancarai sejumlah informan disertai pengamatan secara mendalam
(depth interview). Adapun informan yang dimaksud adalah aktor-aktor yang
terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan
berbagai elemen masyarakat yang dianggap representatif mewakili aspirasi dan
kepentingan orang asli Papua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya MRP sebagai
lembaga kultural karena adanya kesenjangan (gap) antara MRP sebagai wakil
orang asli Papua dan rakyat Papua sebagai pihak yang diwakili. Kesenjangan
tersebut diakibatkan oleh sistem rekruitmen, kondisi geografis dan topografi,
hambatan sosiologis, dan hambatan yuridis. Untuk mengurangi kesenjangan, maka
perlu diupayakan penguatan lembaga MRP melalui perbaikan sistem seleksi calon
anggota MRP, membangun sinergi yang konstruktif antara MRP, DPRP, dan
Eksekutif (Gubemur); sinergisitas dengan pemerintah pusat; pemanfaatan tenaga
ahli, dan pentingnya pembekalan bagi calon anggota MRP terpilih.

Sumbangan secara konseptual terhadap pengembangan ilmu dan
pembangunan dari penelitian ini adalah kebijakan yang menyangkut lembaga
perwakilan rakyat untuk dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, harus
diawali dari proses rekruitmen yang transparan dan tidak ada intervensi dari pihak
manapun, membangun sinergisitas antara lembaga terkait, dan memperoleh
dukungan masyarakat setempat.

Pada akhimya eksistensi anggota MRP dalam mendengarkan, menampung,
menyampaikan, dan menindaklanjuti aspirasi orang asli Papua (Orpa) harus
dijalankan melalui kebijakan yang aspiratif, transparan, serta monitoring dan
evaluasi yang teratur dan kontinyu, sehingga penyelenggaraan Otonomi Khusus
membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya
orang asli Papua.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 Bin p/R.17.190.1

Publisher

Bandung : Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD., 2015

Collation

xv,;324 hjlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

320 Bin p

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment