Text

Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan Oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 2011-2017

---

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia yang telah berjalan selama
delapan belas tahun pasca reformasi merupakan pengalaman menarik untuk
dibahas dan menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi
atas berbagai polemik dan masalah yang muncul. Pencapaian tiap daerah sangat
bervariasi dalam merespon kebijakan tersebut. Desentralisasi kesehatan sejatinya
memiliki implikasi positif terhadap semakin membaiknya derajat kesehatan
masyarakat di daerah. Pasca pemekaran daerah, Kabupaten Tasikmalaya memiliki
beban yang cukup besar dalam pembangunan termasuk sektor kesehatan.
Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan desentralisasi kesehatan di
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 2011-2017 yang bertujuan untuk
menganalisis desentralisasi kesehatan dari aspek: kewenangan, sumber daya
daerah, dan akses masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui: studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara mendalam.
Teknik analisis data yang dilakukan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian terdiri dari: Bupati, Sekretaris
Daerah, Ketua DPRD, Ketua Komisi IV, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat, Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas
Kesehatan, Direktur RSUD, Kepala UPT Puskesmas, Bidan, Perawat, Nutrisonis,
dan Tokoh Masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi
kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya belum berhasil. Hal tersebut diindikasikan
oleh: rendahnya kemampuan daerah terutama kecilnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) termasuk anggaran sektor kesehatan, tidak memacu inisiatif dan kreativitas
daerah dalam mengelaborasi potensi daerah, ketergantungan terhadap pusat
terutama dalam masalah anggaran dan rekrutmen aparatur kesehatan, dan belum
tercapainya kemandirian daerah. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap mutu
pelayanan kesehatan dasar dan derajat kesehatan masyarakat.
Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya: pemenuhan anggaran
minimal sektor kesehatan, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan dari
berbagai jenis ketenagaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, pemenuhan
sarana dan prasarana baik di Puskesmas-puskesmas maupun Rumah Sakit Umum,
pemerataan dan akses pelayanan yang bermutu. Sebagai temuan dalam penelitian
ini, selain ketiga faktor yang dikaji, penyelenggaraan desentralisasi kesehatan di
Kabupaten Tasikmalaya juga memerlukan: “political will” dan peningkatan
kapasitas kelembagaan.

Kata Kunci: Desentralisasi, Kesehatan, Desentralisasi Kesehatan, Kewenangan,
Sumber Daya, Akses.

ABSTRACT

The implementation of decentralization in Indonesia which has been
running for eighteen years post-reform is an interesting experience to be
discussed and an important momentum for reflection and evaluation of various
polemics and problems that arise. The achievements of each region vary greatly
in responding to the policy. Decentralization of health actually has positive
implications for the improving health status of the people in the regions. After the
regional expansion, Tasikmalaya Regency has a considerable burden in
development including the health sector.
This research focused on the implementation of health decentralization in
the Tasikmalaya District of West Java Province 2011-2017 which aims to analyze
health decentralization from aspects: authority, regional resources, and
community access. The method used in this study is a qualitative method with a
phenomenological approach. Data collection techniques are carried out through:
literature studies, field studies, and in-depth interviews. Data analysis techniques
carried out include: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.
Informants in the study consisted of: Regent, Regional Secretary, Chairperson of
DPRD, Chairperson of Commission IV, Head of Health Office, Head of Public
Health, Head of Planning, Evaluation, and Reporting Office of Health, Director
of RSUD, Head of Community Health Center, Midwife, Nurse, Nutrisonis, and
Community Leaders.
The results of the study indicate that the implementation of health decentralization
in Tasikmalaya District has not been successful. This is indicated by: low regional
capacity, especially the small amount of Regional Original Income (PAD)
including the health sector budget, does not spur regional initiative and creativity
in elaborating regional potential, dependence on the center, especially on budget
issues and recruitment of health apparatus, and not yet achieving regional
independence. This condition has implications for the quality of basic health
services and the degree of public health.
The suggestions from the results of this study are the need for: meeting the
minimum budget for the health sector, fulfilling the availability of health workers
from various types of workforce, both in quality and quantity, fulfillment of
facilities and infrastructure both in public health centers and public hospitals,
equitable distribution and access to quality services . As a finding in this study, on
the basis of phenomena on the three factors studied, the implementation of health
decentralization in Tasikmalaya District requires: political will and increasing
institutional capacity.

Keywords: Decentralization, Health, Decentralization of Health, Authority,
Regional Resources, Community Access

---

Availability @Sekolah Pascasarjana

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

D4674

Publisher

Bandung : ., 2019

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment