Text
Kebijakan Luar Negeri Indinesia pada Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) Terhadap Myanmar Dalam Mendukung Demokratisasi
Permasalahan demokrasi di Myanmar mendapatkan perhatian masyarakat
internasional. Terlebih, ketika Junta Militer mempertahankan kekuasaannya di
negara tersebut dan menolak hasil pemilihan umum yang dilakukan secara
demokratis pada tahun 1990. Tindakan ini berlanjut ketika Junta Militer
melakukan tekanan fisik terhadap warga negaranya. Hal ini memunculkan
kekhawatiran dari masyarakat internasional terhadap masa depan demokrasi di
Myanmar. Indonesia merupakan salah satu negara tetangga Myanmar yang hirau
terhadap perkembangan demokrasi di negara tersebut. Melalui kebijakan luar
negerinya, Indonesia berupaya untuk membantu Myanmar dalam mendukung
keberlangsungan demokrasi.
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia
terhadap Myanmar dalam mendukung keberlangsungan demokratisasi. Guna
menjawab permasalahan penelitian, peneliti menggunakan perspektif
konstruktivisme dan konsep demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
luar negeri Indonesia terhadap Myanmar dalam mendukung demokratisasi
dipengaruhi oleh nilai atau norma domestik, regional dan global, seperti prinsip
kebijakan luar negeri bebas dan aktif, all-direction foreign policy, million friends
zero enemies, dan dynamic equilibrium, norma ASEAN Way, nilai demokrasi dan
Hak Asasi Manusia, dan prinsip Responsibility to Protect. Norma dan gagasan ini
dikonstruksi sehingga mendorong terbentuknya identitas yang menjadi dasar bagi
produksi dan reproduksi kepentingan. Kepentingan ini menjadi alasan dari
kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar. Keinginan Indonesia untuk
kembali memegang kepemimpinan regional, memulihkan citra sebagai negara
demokratis, menjadi bagian dari produksi dan reproduksi wacana yang turut
memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap
Myanmar.
Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Konstruktivisme, Demokrasi, Myanmar,
ASEAN.
v
ABSTRACT
The problem of democracy in Myanmar gained the attention of the
international community. Especially, when the Military Junta defended its rule in
the country and rejected democratic electoral results in 1990. This action
continued when the military junta exerted physical pressure on its citizens. This
raises the international community's concern about the future of democracy in
Myanmar. Indonesia is one of Myanmar's neighbors which are concerned of the
development of democracy in the country. Through its foreign policy, Indonesia
seeks to assist Myanmar in supporting the continuity of democratization.
The purpose of this study is to analyze Indonesia's foreign policy towards
Myanmar in supporting democratization. The researcher uses constructivism
perspective and the concept of democracy This research uses qualitative method.
Data collection was conducted through interviews and documentation studies.
Based on the results of data analyzes, it can be concluded that
Indonesia's foreign policy towards Myanmar in supporting democratization is
influenced by domestic, regional and global values or norms, such as the
principles of free and active foreign policy; all-direction foreign policy; million
friends zero enemies; dynamic equilibrium, ASEAN Way norm. democracy and
human rights and the principle of Responsibility to Protect. These norms and
ideas are constructed so as to encourage the formation of identity that becomes
the basis for the production and reproduction of interests. This interest is the
reason of Indonesia's foreign policy towards Myanmar. Indonesia's desire to
regain regional leadership, restore its image as a democratic country, becomes
part of the production and reproduction of discourse that contributes to
Indonesia's foreign policy towards Myanmar.
Keywords : Foreign policy, Constructivism, Democracy, Myanmar, ASEAN.
No copy data
No other version available