Text

Pragmentasi Pemerintahan, Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

---

Sejak tahun 2001, desentralisasi fiskal dan pemekaran daerah telah menjadi tema sentral kebijakan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Disisi lain, terjadi banyak pembentukan daerah baru atau pemekaran daerah yang membuat tingkat fragmentasi semakin tinggi. Pemekaran di Indonesia tercatat menjadi salah satu yang tercepat dan terbesar di dunia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan tingkat fragmentasi di Indonesia serta untuk melihat pengaruh fragmentasi pemerintahan dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Penelitian juga menganalisis pengaruh transfer dana perimbangan bagi perekonomian daerah, serta bagaimana efek spesifik regional dalam kaitannya dengan fragmentasi dan desentralisasi fiskal tersebut. Keterlibatan aspek fragmentasi dalam studi desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu novelty, dimana selama ini studi yang ada masih mengabaikan manfaat struktur pemerintahan yang terfragmentasi.
Penelitian menggunakan data panel, terdiri atas 32 provinsi, tidak termasuk DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, dari tahun 2001 – 2013. Pertumbuhan ekonomi menggunakan ukuran pertumbuhan PDRB perkapita non tambang, untuk mengeliminir persoalan data outlier. Tehnik analisis yang digunakan meliputi Fixed Effect serta regresi Instrumental Variabel (IV).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Beberapa variabel yang terbukti signifikan sebagai determinan fragmentasi antara lain kepadatan penduduk, PDRB perkapita, dan Sistem Pilkada Langsung. Sementara variabel Majority yang merujuk pada persentase perolehan suara parpol pemenang pemilu legislatif tingkat provinsi menjadi variabel moderating yang memperkuat pengaruh kepadatan penduduk dalam mendorong fragmentasi di Indonesia. Dengan demikian, studi mendapatkan bukti bahwa determinasi politik turut berperan dalam pemekaran daerah di Indonesia. (ii) Tidak ditemukan efek negatif signifikan fragmentasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi konsisten bahwa fragmentasi tetap memiliki efek positif, tetapi pengaruhnya masih lemah atau belum signifikan dikarenakan pemekaran daerah yang terjadi selama ini masih mengandung banyak kelemahan dan sarat kepentingan politik. (iii) Desentralisasi fiskal (Rasio PAD) terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan disisi lain transfer dana perimbangan akan memperlemah pertumbuhan ekonomi. (iv) Berdasarkan spesifik regional, fragmentasi dan desentralisasi fiskal membawa manfaat di sebagian besar wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Fragmentasi Pemerintahan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Since 2001, fiscal decentralization and territorial reform have become central theme of development policy in Indonesia. Fiscal decentralization is characterized by increased central government’s transfers to local level in the form of the balancing funds. On the other hand, there is a lot of creation of new local jurisdiction or the proliferation, and it causes the level of fragmentation in Indonesia become higher. Indonesian’s proliferation has been recorded as the one of the fastest and largest proliferation in the world.
This study aims to analyze the determinants of fragmentation in Indonesia and to know the effect of government fragmentation and fiscal decentralization on economic growth in Indonesia. In addition, the study also analyzes the effects of central government’s transfers to the regional economy growth, as well as on how regional specific effects relate to the fragmentation and fiscal decentralization. The involvement of fragmentation in the study of fiscal decentralization and economic growth has been one of novelty, whilst so far the existing study still neglects the benefits of fragmented governance structures.
The study used panel data, consisting of 32 provinces, excluding DKI Jakarta and North Kalimantan, from 2001 to 2013. Economic growth uses a measure of GDRP per capita non-mining, to eliminate outlier data problem. Analytical techniques used include Fixed Effect (FE) and Instrumental Variable regression (IV).
The study showed that (i) population density, GDRP per capita, and direct electoral systems as the determinants of fragmentation in Indonesia. While Majority that refers to the percentages vote of the winning party in legislative election at province level becomes a moderating variable which strengthens the influence of population density in encouraging fragmentation in Indonesia. Thus, the study found evidence that the political dimension contributed to regional split in Indonesia. (ii) No significant negative effects of fragmentation on economic growth. The results of the study are consistent that fragmentation still has a positive effect, but the effect is still weak or not significant because the creation of new local jurisdictions still contains many weaknesses, and due to political interests. (iii) Fiscal decentralization would support economic growth, meanwhile central transfer would hamper economic growth. (iv) Based on regional specific, fragmentation and fiscal decentralization bring benefits in most parts of Indonesia.

Keywords: Government Fragmentation, Fiscal Decentralization, Economic Growth

---

Availability @Sekolah Pascasarjana

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

D4617

Publisher

Bandung : ., 2018

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment