Text

Proses Konsolidasi Demokrasi Pada Nagari Di Sumatera Barat

---

Latar belakang permasalahan penelitian ini berangkat dari sebuah “celah kosong”
yang belum dianalisis oleh beberapa peneliti terkait dengan konsolidasi demokrasi
yaitu proses konsolidasi demokrasi ternyata membutuhkan habitus, norma-norma,
budaya, kelembagaan serta intermediasi negara dengan masyarakat lokal yang
tercemin dalam bentuk kebijakan. Pertanyaan kunci pada penelitian ini diarahkan
pada bagaimana proses konsolidasi demokrasi yang terjadi pada Nagari di
Sumatera Barat? Tujuan dari penelitian ini adalah; (i) Mengkaji dan menganalisis
bagaimana dinamika politik lokal berproses dalam konsolidasi demokrasi pada
Nagari, serta analisis hubungan pusat-daerah yang dibingkai oleh negara dalam
bentuk intervensi pada pemerintahan Nagari di Sumatera Barat (sejak periode
tahun 1979 sampai dengan tahun 2015), yang dilihat dari polarisasi kekuasaan,
potensi konflik yang menyertainya, serta kultur lokal yang ada di Nagari; (ii)
mengkaji dan menganalisis peran neoinstitusionalisme sosiologis di lihat
berdasarkan jaringan politik kultural yang membentuk aliansi politik pada
lembaga-lembaga Nagari ketika berproses dalam konsolidasi demokrasi lokal; dan
(iii) mengkaji dan menganalisis peran neoinstitusionalisme historis (kebijakan
politik yang dibuat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten), ketika menjadi bagian dari proses konsolidasi demokrasi lokal.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah postpositive eksploratif, Lokasi
penelitian ini difokuskan pada karakteristik Nagari berdasarkan pada wilayah atau
luhak, dan Rantau. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara
purposive dan snowball. Hasil dari penelitian ini adalah ada tiga tahap terjadinya
proses konsolidasi pada Nagari di Sumatera Barat. Tahap pertama merupakan
proses pembentukan sebuah ide dasar dari demokrasi, tumbuhnya pola-pola dan
dinamika demokrasi tradisional yang dilambangkan dengan musyawarah dalam
pencapaian keputusan serta pembagian kekuasaan. Tahap kedua, merupakan
permulaan Nagari berada di bawah intervensi negara (baca: pemerintah pusat)
pada rezim Orde Baru (1979-1998)). Tahapan yang ketiga yaitu kembali “ber-
Nagari” di lakukan guna menghindari pseudo Nagari (2000-2015).

Kata Kunci: Konsolidasi Demokrasi, Habitus, Nagari, Negara.

Abstract
The background of this research problem stems from There is an "empty gap" that
has not been analyzed by some researchers related to the consolidation of
democracy i.e. the process of democratic consolidation apparently requires the
habituation of norms, cultures and institutions, as well as the intermediation of
the state with the local community as reflected in the form of policy. Key question
of the study focuses on the consolidation process of local democracy occurring in
West Sumatra. The purpose of this research is: (i) Reviewing and analyzing the
political dynamics of the region in the process of consolidating local democracy
and reviewing and analyzing the central-local governments relation imposed by
the state in the form of intervention in the Nagari governance; (ii) examining and
analyzing the sociological role of neo-institutionalism viewed under cultural
political networks that form political alliances in Nagari institutions in the
consolidation process of local democracy; and (iii) examining and analyzing the
historical role of neo-institutionalism (the political policies made by the central,
provincial, and district governments), as part of the local process of democratic
consolidation. The method used in this study is postpositive explorative. The
location of this study is selected based on the characteristics of Nagari according
to its region or luhak, and Rantau. The data collection technique is purposive and
snowball. The result of this research is: there are three stages of consolidation
process in Nagari, West Sumatera. The first stage is the process of forming an
underlying idea of democracy, the growth and dinamic of traditional democratic
patterns symbolized by deliberations in the decision-making and distribution of
power. The second stage is the beginning of Nagari under state intervention (of
central government) in the New Order regime (1979-1998). The third stage is
returning to Nagari, conducted to avoid pseudo-Nagari (2000-2015).

Keywords: Democratic Consolidation, Habitus, Decentralization, Nagari, the
State.

---

Availability @Sekolah Pascasarjana

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

D4606

Publisher

Bandung : ., 2017

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment