Text
Integrasi Politik Kaum Migran: Studi Tentang Akses Memperoleh Status Kewarganegaraan Migran Philippina Selatan Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010-2014
ABSTRAK
Beberapa wilayah kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Utara menjadi
daerah tujuan dari migran yang berasal Philippina Selatan. Di Kabupaten Kepulauan
Talaud, terdapat 321 migran asal Philippina Selatan yang sudah memperoleh status
politik kewarganegaraan sebagai WNI melalui pemberian identitas kependudukan
berupa KTP selang waktu 2010-2014. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah
proses integrasi politik kaum migran Philippina Selatan di Kabupaten Kepulauan
Talaud dalam memperoleh akses terhadap status kewarganegaraan sebagai WNI
tahun 2010-2014.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen.
Informan penelitian ditentukan melalui purposive sampling dan snowball sampling
yang dipilih dan ataupun didapati berdasarkan hasil observasi. Data dianalisis
melalui tiga tahapan, yakni reading the transcript, categorizing and contextualizing.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses integrasi politik kaum migran
Philippina Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memperoleh akses
terhadap status kewarganegaraan sebagai WNI tahun 2010-2014 dilakukan melalui
dua cara. Pertama, bagi kaum migran Philipina Selatan yang memiliki ID Card
sebagai orang Indonesia yang dikeluarkan oleh Consulate General of The Republic of
Indonesia di Davao City, langsung diberikan akses untuk memperoleh status
kewarganegaraan sebagai WNI, karena keabsahan dari ID Card itu sendiri yang
menyatakan bahwa para migran Philippina Selatan tersebut sebagai orang Indonesia
yang dikeluarkan oleh Consulate General of The Republic of Indonesia di Davao City
ketika mereka masih tinggal di wilayah Philippina Selatan. Kedua, bagi kaum migran
Philippina Selatan keturunan Sangir-Talaud yang tidak memiliki identitas atau ID
Card sebagai orang Indonesia dan migran keturunan Philippina, tidak secara
langsung diberikan akses untuk memperoleh status kewarganegaraan sebagai WNI,
karena harus melalui beberapa pertimbangan, yaitu lama tinggal, memiliki tempat
tinggal, berkeluarga, diterima oleh masyarakat, kepatuhan terhadap pemerintah.
Penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa teori keanggotaan sosial (theory of
social membership) tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kondisi di lapangan dalam
hubungannya dengan akses untuk memperoleh status kewarganegaraan migran
Philippina Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud karena teori ini hanya
memasukan dua faktor yaitu memiliki tempat tinggal dan lama tinggal, sedangkan di
lapangan ditemukan lima faktor yaitu memiliki tempat tinggal, lama tinggal,
berkeluarga, diterima oleh masyarakat, dan kepatuhan terhadap pemerintah.
Kata Kunci: integrasi politik, kewarganegaraan, migrasi penduduk
ABSTRACT
Some districts and municipalities in Province of North Sulawesi was the
destination of migrants from Southern Philippines. In the District of Talaud Islands,
there were 321 migrants from Southern Philippines who have obtained citizenship's
status as Indonesian citizenship through providing the identity card of residence
(KTP) in 2010-2014. This study will examine how is the process of political
integration of Southern Philippines migrants in the District of Talaud Islands in
gaining access to citizenship status as citizen of Indonesia in 2010-2014.
This study uses a qualitative method. Data were collected through interview,
observation, and literature/documentary study. The informants are determined
through purposive sampling and snowball sampling were selected and found based
on observation. Data were analyzed through three stages, namely reading the
transcript, categorizing and contextualizing
The results showed that the process of political integration of Southern
Philippines migrants in the District of Talaud Islands in gaining access to citizenship
status as citizen of Indonesia in 2010-2014 through two ways. First, for Southern
Philippines migrants who have ID cards as Indonesians issued by the Consulate
General of the Republic of Indonesia in Davao City, directly granted access to obtain
citizenship status as WNI, because of the validity of the ID Card itself stating that
these Southern Philippines migrants as Indonesians were issued by the Consulate
General of The Republic of Indonesia in Davao City while they were still living in the
Southern Philippines region. Second, for Southern Philippines migrants of
descendants of Sangir-Talaud who have not an ID Card as Indonesian and migrants
of descendants of the Philippines, not directly granted access to obtain citizenship
status as WNI, because it must go through several considerations, namely length of
stay, have a residence, have a family, accepted by the community, obedience to the
government.
This study confirms that the theory of social membership does not fully
explain the conditions on the ground in relation to access to the status of citizenship
of South Philippine migrants in the District of Talaud Islands because this theory
only includes two factors, namely residence and length of stay, whereas in the field
found five factors, namely residence, length of stay, family, accepted by the
community, and compliance with the government.
Keywords: political integration, citizenship, migration of the population
No copy data
No other version available