Text
Impelemtasi Kebijakan Pertanian Konsevatif Di Sub Cikamiri (Studi Kasus: Permentan Nomor 47 Tahun 2006 di Desa Cisarua Kec. Samarang Kabupaten Garut)
ABSTRAK
Peraturan menteri pertanian nomor 47 tahun 2006 tentang budidaya
pertanian di lahan pegunungan mengatur kegiatan perlindungan lahan meliputi
faktor penentu kepekaan lahan terhadap longsor dan erosi, teknologi pengendalian
longsor, teknologi budidaya dan penggunaan metode vegetatif dan metode
mekanis. Sedangkan tujuannya adalah acuan penggunaan lahan, penyuluh dan
pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pertanian yang
konservatif di dataran tinggi atau pegunungan. Penelitian bertolak belakang dari
masalah belum efektifnya implementasi kebijakan pertanian di Hulu DAS
Cimanuk sub DAS Cikamiri kabupaten Garut dampak yang ditimbulkannya
antara lain banjir bandang di Kabupaten Garut pada bulan september 2016.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan belum
efektifnya implementasi kebijakan pertanian konservatif di Sub Das Cikamiri,
Desa Cisarua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif less dominant kuantitatif (Creswell,2002). yang dominant dalam
penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, sedangkan yang less dominant
yakni pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk
memperoleh informasi dari informan kunci (key informan) mengenai
implementasi kebijakan pertanian di hulu das Cimanuk. Metode penelitian
kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi belum
efektifnya implementasi kebijakan pertanian konservatif dari sudut pandang
Petani desa Cisarua.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak
efektifnya implementasi kebijakan pertanian konservatif di sub DAS Cikamiri
desa Cisarua adalah belum adanya turunan berupa Perda atau Perbup untuk
kebijakan pertanian konservatif di hulu DAS Cikamiri, kurangnya sumber daya
manusia yang memadai baik aspek kuantitas maupun kualitas, sulitnya
infrastruktur akses masuk desa, kurangnya komunikasi antar instansi serta
monitoring pasca sosialisasi pertanian, kurang dilibatkannya petani dalam
pembuatan kebijakan, masih rendahnya peran penyuluh dalam melakukan
penyuluhan dan bimbingan teknis, ketergantungan masyarakat pada usaha
pertanian, dan pendapatan petani yang tidak menentu.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Banjir Garut, Pertanian Konservatif, Sub
Das Cikamiri
No copy data
No other version available