Text
Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia
Masalah pokok penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan tax
amnesty sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak tahun 2016 dapat mendukung program Pemerintah Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian qualitative content analysis, dengan jenis
pendekatan studi kasus, khususnya studi kasus mengenai implementasi tax
amnesty di Indonesia tahun 2016. Penelitian ini terutama menggunakan data
sekunder yang berasal dari 2.733 artikel berita tentang tax amnesty dari portal
media online. Peneliti juga menggunakan data tambahan dari hasil wawancara
dengan informan yang berkompeten dalam kebijakan tax amnesty.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan tax amnesty di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016
secara keseluruhan dapat mendukung program Pemerintah, yaitu dapat
memperluas basis data perpajakan yang menjadi salah satu modal pemerintah
untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa datang, serta melakukan reformasi
administrasi perpajakan. Namun salah satu tujuan kebijakan tax amnesty, yaitu
repatriasi harta belum berhasil mencapai target, sehingga lebih banyak deklarasi
aset dalam negeri dibanding repatriasi. Sedangkan konsep baru yang ditemukan
dalam penelitian ini adalah rentang kendali organisasi perlu ditambahkan sebagai
kategori tersendiri yang terpisah dari kategori karakteristik organisasi pelaksana.
Kata kunci : implementasi kebijakan, tax amnesty, repatriasi, reformasi
administrasi perpajakan, rentang kendali organisasi.
ABSTRACT
The main problem of this study is whether the implementation of tax
amnesty policy according to Law Number 11 of 2016 on tax amnesty in Indonesia
in 2016 can support the achievement of the Indonesian Governmental program.
Theory of public policy was applied in the study. The qualitative research method
was applied, using case study approaches, using case study approaches. This study
primarily uses secondary data derived from 2,733 news articles about tax amnesty
from the online media portal. Researchers also use additional data from interviews
with informants who are competent in tax amnesty policy.
The study shows that the implementation of tax amnesty policy in Indonesia
according to Law No. 11 of 2016, in general, had only achieved moderate results.
Even though the tax amnesty policy implementation can expand the tax database
and potentially increase government's tax revenue in the future but one of the
purposes of the tax amnesty policy, namely the repatriation of the property has not
achieved optimal results, resulting in more declaration of domestic assets than
repatriation. Furthermore, the study demonstrates an original finding in term of
the span of control as it shows that the organization span of control should exist
independently as a separate dimension from the organizational characteristics of
the policy implementation.
Keywords: policy implementation, tax amnesty, repatriation, tax administration
reform, span of control.
No copy data
No other version available