Text

Implementasi Kebijakan Pengeloaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Provinsi Kepulauan Riau

---

Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau ditujukan untuk mewujudkan format pengelolaan wilayah perbatasan yang konfrehenshif dan berdaulat, hal ini karena masih maraknya pencurian ikan, pulau-pulau kecil terluar masih di biarkan kosong, ketimpangan pembangunan serta belum adanya roadmap pengelolaan lingkungan di pulau-pulau kecil terluar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam perspektif Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada prores wawancara mendalam terhadap informan dari 8 instansi pemerintah pusat dan daerah yang ditentukan secara snowoball.
Hasil penelitian menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar belum sinergi antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Oleh karenanya dibutuhkan manajemen pemerintah yang sinergi secara struktural dan fungsional dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran.

Kata Kunci :
Implementasi kebijakan, Pulau Kecil Terluar, Perbatasan

ABSTRACT
Policy implementation of the outer small islands in Kepulauan Riau Province should be implemented properly so as to realize the format of the management of our borders and sovereign comprehensively, this is caused by illegal fishing rapidly, the blank islands phenomena, the disparities in development and there is no roadmap for environmental management at the outer small islands. This research aims to describe in depth about the context and content of implementation of Presidential Decree No. 78 Year 2005 on the outer Small Islands Management Outlying.
This study used a qualitative approach by focusing on the process-depth interviews with informants from eight central and local government agencies determined snowball.
The results of the study explained that outer Small Island policy implementation yet synergy among the government agencies at the central and local. Therefore management required governmental synergy also structurally and functionally and directly responsible to the President in order to Indonesia from the periphery development mision.

Keywords: Policy Implementation, Outer Islands, Borderland area

---

Availability @Sekolah Pascasarjana

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

D4533

Publisher

Bandung : ., 2017

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment