Skripsi

Peran Satuan Tugas 115 Dalam Menanggulangi Permasalahan Keamanan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia

---

Keamanan negara yang mulai beralih ke arah non tradisional menjadikan
negara memiliki perspektif baru dalam menjaga keamanan dari segala bentuk
ancaman. Seperti halnya Indonesia yang memiliki banyak keuntungan yang
diberikan dari aspek Perikanan dalam menjaga keamanan ekonominya dari
dampak yang diberikan oleh ancaman IUU Fishing. Salah satu bentuk upaya
Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan IUU Fishing
adalah dengan pembentukan Satgas 115 melalui Perpres No. 115 Tahun 2015.
Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Perpres No. 115 Tahun 2015
tentang pembentukan Satgas 115 sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam
menanggulangi ancaman keamanan IUU Fishing.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan analisis deskriptif. Selain itu, untuk mengumpulkan data, peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan
studi kepustakaan. Dalam memvalidasi data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi sumber dan teknik, dimana peneliti memvalidasi data temuan dari
Kementerian Perikanan dan Keluatan sebagai eksekutor kebijakan dengan data
temuan dari DPR RI sebagai supervisor dari Lembaga eksekutif agar menjadi
valid. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik
dengan memvalidasi data dari teknik pengambilan informasi yang beragam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan
sekuritisasi terhadap ancaman keamanan IUU Fishing dengan Pembentukan
Satgas 115. Hal ini adalah bentuk institusionalisasi dan legislasi dari Pemerintah
Indonesia sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi. Selain itu, dalam operasi
Satgas 115, Pemerintah Indonesia melibatkan instansi penegakan hukum dan
keamanan seperti TNI-AL dan Polri sebagai sebuah usaha kolektif. Selain itu
dapat disimpulkan pula bahwa proses peran Satuan Tugas 115 sebagai bentuk
sekuritisasi oleh Pemerintah Indonesia cukup baik melihat bagaimana dampak
yang diberikan ke ancaman keamanan dengan memperhatikan angka ketersediaan
ikan dan konsistensi PDB Perikanan. Walaupun dalam tingkat sekuritisasi yang
dilakukan masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti dasar hukum yang
masih menyalahi hukum yang telah ada sebelumnya, permasalahan keterbukaan
anggaran, serta oknum instansi yang dinilai meresahkan masyarakat nelayan.
Kata Kunci : Sekuritisasi, IUU Fishing, Satgas 115, Studi Keamanan

---

Availability @Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 AND 33/2018

Publisher

Bandung : FISIP Unpad., 2019

Collation

xviii; 96 hal; ilus; 21 x29.5 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

320 AND 33/2018

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment