Skripsi
Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Transoptasi Publik di Kota Bogor Studi pada Upaya Pemerintah Mengatasi Kemacetan Tahun 2018
ABSTRAK
Transportasi publik merupakan salah satu pelayanan dari pemerintah yang
mampu mempermudah masyarakat dalam menjangkau ke beberapa titik pada suatu
daerah. Pemerintah perlu melakukan penataan akan transportasi publik dengan
baik, bila tidak masalah-masalah akan muncul di suatu daerah salah satunya adalah
kemacetan. Sama hal nya dengan yang terjadi di Kota Bogor bahwa permasalahan
kemacetan yang terjadi sudah bertahun-tahun padahal penataan transportasi publik
sudah dilakukan dan hal ini yang menjadi fokus dari penelitian ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang
bersifat deskriptif dengan maksud agar peneliti dapat mendeskripsikan seperti apa
tata kelola pemerintahan dalam bidang transportasi publik di Kota Bogor,
khususnya di tahun 2018 secara lebih jelas. Penelitian ini juga menggunakan data
primer dan data sekunder yang didapat melalui teknik wawancara dan studi pustaka.
Teknik pengumpulan informan yang digunakan adalah teknik purpossive serta
teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman.
Penelitian ini menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Bogor dihadapkan
pada dua kegiatan besar yaitu Mengatur dan Mengurus dalam penataan transportasi
publik. Mengatur dalam hal kebijakan dan membuat program serta mengurus
program melalui kebijakan teknis di lapangan. Pada tahun 2018, pemerintah
berfokus pada program Rerouting yang dilihat dari perspektif tata kelola
pemerintahan yang baik bahwa harus memenuhi 4 aspek yaitu adalah Akuntabilitas,
Transparansi, Keterbukaan serta Keadilan dan Jaminan Hukum namun dalam
pelaksanaannya belum berhasil karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya
yaitu masalah finansial, keberadaan transportasi online, kurangnya sarana dan
prasarana, tidak baiknya manajemen dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata kelola
pemerintahan dalam bidang transportasi publik di Kota Bogor belum berjalan
dengan baik dapat dilihat bahwa pada program yang di fokuskan pada 2018 belum
memenuhi ke-4 aspek tersebut dan beberapa faktor menyebabkan penataan
transportasi publik belum berhasil. Saran peneliti adalah perlu ada peningkatan
pelayanan Angkot melalui kebijakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Transportasi
Publik, Rerouting
No copy data
No other version available