Skripsi

Analisis Kapasitas Administratif Pemerintah Kota Bandung untuk Penerapan Bank Tanah di Kota Bandung

---

Pada tahun 2012 Kota Bandung hanya memiliki 12,12% RTH, untuk memenuhi amanat undang-undang, maka pemerintah Kota Bandung merencanakan peningkatan persentase RTH hingga 30% pada tahun 2031. Akan tetapi, pada tahun yang sama jumlah penduduk Kota Bandung diproyeksikan akan mencapai 4,1 juta jiwa. Peningkatan luas RTH dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang bertentangan, agar dapat berjalan seiringan, pemerintah Kota Bandung memerlukan lembaga khusus yang dapat mengelola urusan pertanahan dan pembangunan. Merujuk pada keberhasilan Bank Tanah serta wacana penerapan Bank Tanah di Indonesia, maka penelitian ini berusaha untuk melihat potensi pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan Bank Tanah di tingkat daerah. Potensi pemerintah Kota Bandung tersebut dapat dilihat dari kapasitas administratifnya yang menunjukkan kekuatan pemerintah dalam pengendalian pembangunan sekaligus menjaga hak ketersediaan ruang publik, terutama RTH. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teori kapasitas administratif dari Ecorys yang terdiri dari elemen struktur, sumber daya manusia dan sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive untuk penentuan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumen dan materi audiovisual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa elemen struktur, sumber daya manusia serta sistem yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung dapat mendukung upaya penerapan Bank Tanah. Penetapan Bank Tanah dalam bentuk BLUD dikarenakan kewenangan fleksibilitasnya yang dapat menjalankan bisnis perbankan sekaligus memberikan pelayanan publik pada urusan pertanahan. Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah agar pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai Bank Tanah pada instansi terkait, menganalisis bentuk kelembagaan yang tepat untuk penerapan Bank Tanah, menetapkan standar kompetensi bagi jabatan struktural, menyinergikan BIRMS dengan SIMDA dan KKP, serta menganalisis potensi konflik kepentingan, baik dengan perorangan maupun badan hukum. Kata Kunci: Bank Tanah, Kapasitas Administratif, Struktur, Sumber Daya Manusia, Sistem

---

Availability @Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 SAN 80/2015

Publisher

: FISIP Unpad., 2015

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351 SAN 80/2015

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment