Skripsi
Kontroversi Penerapan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CENDAW) Pada Masa Pemerintahan Reccep Tayyip Erdogan Tahun 2010-2015 Di Turki
Jamal Baziad. Kontroversi Penerapan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada Masa Pemerintahan Reccep Tayyip Erdogan tahun 2010-2015 di Turki. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. September, 2015.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan isu diskriminasi terhadap wanita secara global. Respon terhadap perkembangan isu tersebut ditandai dengan terbentuknya CEDAW pada tahun 1981 sebagai salah satu konvensi yang melawan diskriminasi terhadap wanita. Dengan adanya dukungan dari PBB, negara-negara yang berada di bawah Majelis Umum PBB meratifikasi konvensi tersebut. Namun pada penerapannya tidak semua negara yang sudah meratifikasi, menerapkan konvensi tersebut. Salah satunya adalah Turki pada masa Pemerintahan Erdogan. Menurut UN Women, Turki merupakan salah satu negara yang tidak sepenuhnya menerapkan nilai-nilai CEDAW. Hal ini bisa dilihat melalui angka diskriminasi terhadap wanita yang berada di atas rata-rata. Dengan kata lain, terdapat kontroversi dalam penerapan CEDAW pada masa Pemerintahan Erdogan. Kontroversi tersebut terjadi diantara penerapan nilai-nilai CEDAW atau mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada di Turki.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kontroversi dalam penerapan CEDAW pada masa Pemerintahan Erdogan tahun 2010-2015 di Turki. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan feminisme postkolonial, feminisme global, dan state feminism.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kontroversi penerapan CEDAW pada masa Pemerintahan Erdogan terjadi karena terdapat fragmentasi hak asasi manusia, terdapat hierarki dalam implementasi hak asasi manusia, terdapat perbedaan perspektif antara aktor negara dan aktor non-negara terkait dengan diskriminasi wanita, dan terdapat negative obligations dalam penerapan hak asasi manusia pada masa Pemerintahan Erdogan.
Kata Kunci:
No copy data
No other version available