Skripsi
Manajemen Pemerintahan dalam Mengelola Pajak Reklame untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi Tahun 2015-2016 : studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah keingintahuan penulis bahwa besarnya target pajak reklame yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi Bapenda Kota Bekasi untuk mengoptimalkan potensi pajak reklame di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Reklame di Dinas PUPR, Sekretaris Dinas PUPR Kota Bekasi, Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Staff bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD di Bapenda dan juga beberapa wajib pajak Reklame di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen pemerintahan Kota Bekasi dalam mengelola pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah belum optimal, dimana perencanaan Bapenda dalam menentukan target pajak reklame hanya mempertimbangkan potensi wilayah Kota Bekasi yang strategis untuk pemasangan reklame dan pasar yang potensial, serta berdasar pada target tahun sebelumnya. Kemudian perencanaan pendataan, pemungutan, penataan penyelenggaraan, pembinaan terhadap wajib pajak reklame, penagihan, maupun sanksi untuk mengatasi masalah kehilangan potensi pajak maupun kebocoran pajak reklame. Dalam fungsi pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan yang dilakukan oleh Bapenda sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik perundang-undangan atau peraturan Walikota yang berlaku. Terdapat kelemahan pada kurangnya organisasi dalam kegiatan sosialisasi regulasi pajak reklame dan proses seleksi maupun penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP. Dalam fungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan, kepala Bapenda sudah melakukan komunikasi secara kooperatif dengan jajaran kepengurusan maupun anggotanya. Dalam fungsi ini terdapat kelemahan dalam penetapan pajak secara jabatan dan kurangnya koordinasi dalam proses pemungutan pajak reklame. Kontrol Pemerintahan daerah Kota Bekasi dalam mengelola pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, dimana jumlah petugas pengawasan dan pengendalian yang belum memadai sehingga potensi jenis pajak reklame lainnya yang belum terjangkau, seperti stiker, selebaran. Selain itu, sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak reklame masih kurang maksimal sehingga masih rentan potensi terjadi kebocoran pajak reklame.
Kata kunci : Manajemen Pemerintahan, Kota Bekasi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.
No copy data
No other version available