PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA APARTEMEN ATAS PENARIKAN BIAYA PENGELOLAAN YANG TIDAK TRANSPARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Rumah susun terdiri dari kepemilikan individual dan kepemilikan bersama. Kegiatan operasional atas kepemilikan bersama dilakukan oleh pengelola. Pengelola dalam melaksanakan kewajibannya berhak untuk menagih sejumlah biaya pengelolaan secara transparan. Pengelola Apartemen Green Pramuka City merupakan salah satu pengelola yang menarik biaya pengelolaan secara tidak transparan dan mengubah jumlah IPL tanpa musyawarah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengelola Apartemen Green Pramuka City dan peran pemerintah terhadap penarikan biaya pengelolaan yang tidak transparan ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.
Metode Penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode tersebut ialah penelitian hukum berdasarkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait. Penulisan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis yaitu menganalisis fakta dengan memperhatikan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Tahapan Penulisan ini ialah penelitian kepustakaan dan lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola Apartemen Green Pramuka City telah melakukan penarikan iuran pengelolaan secara tidak transparan yang telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Pergub Pembinaan Pengelolaan. Pengelola Apartemen Green Pramuka City harus melaksanakan tanggung jawab yaitu memberikan ganti rugi kepada penghuni Apartemen Green Pramuka City berdasarkan Pasal 19 UUPK. DPRKP ialah lembaga pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan rumah susun. DPRKP memiliki wewenang untuk memberikan sosialisasi, mediasi, dan memberikan sanksi administratif terkait permasalahan rusun

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title: -
Call Number: 140/2020
Publisher: Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2020
Collation: xv, 119 hal, 30cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: NONE
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): -
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: -

Other version/related

No other version available

File Attachment

No Data

Comments

You must be logged in to post a comment