Skripsi

Praktik Perjanjian Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) dalam Penanaman Modal di Indonbesia Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

---

PRAKTIK PERJANJIAN SAHAM PINJAM NAMA (NOMINEE ARRANGEMENT) DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODALShalma Astari Darmawan110110150069ABSTRAKKeberadaan regulasi yang ketat dalam bidang penanaman modal di Indonesia menyebabkan tidak sedikit penanam modal asing yang melakukan berbagai upaya untuk mempermulus usahanya di Indonesia salah satu caranya dengan melakukan praktik perjanjian saham pinjam nama (nominee arrangement).Tujuan dari penelitianini adalah guna mengetahui dan memahami status hukum suatu perusahaan Penanam Modal Asing beserta fasilitas yang telah diperoleh tetapi telah terlebih dahulu memeroleh izin membangun usahanya di Indonesia yang dikemudian hari ditemukan terdapat praktik perjanjian saham pinjam nama (nominee arrangement)serta mengetahui tindakan yang tepat bagi pemerintah dalam rangka melakukan penertiban terhadap praktik perjanjian saham pinjam nama (nominee arrangement)dalam penanaman modal di Indonesia.Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: Pertamadampak dari praktik perjanjian saham pinjam nama (nominee arrangement)terhadap fasilitas dan status perusahaan Penanam Modal Asing di Indonesiayaitu tidak berdampak terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah kepada PMA sehingga fasilitas yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali serta status hukum Perseroan Terbatas (PT) tetap ada dan diakui. Keduatindakan pemerintah yang dapat dilakukan dalam rangka penertiban terhadap praktik perjanjian saham pinjam nama (nominee arrangement)dalam penanaman modal di Indonesiadengan cara memaksimalkan fungsi intelegensi dalam melacak praktik nominee arrangement, terfokus terhadap beberapa sektor ekonomi yang diprediksi marak terjadinya praktik nominee arrangement, memaksimalkan peran serta masyarakat serta pemerintah dapa melakukan pemilahan di dalam peraturan perundang-undangan apabila ingin tegas mana sektor yang diperbolehkan nominee arrangement mana yang tidak diperbolehkan

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

195/2019

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran., 2019

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment