Skripsi

PENYELESAIAN SENGKETAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMELALUI JALURNONLITIGASI BERDASARKANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMOR 32 TAHUN 2017

---

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi menimbulkan berbagai persoalan dan perdebatan dalam bidang hukum tata negara khususnya dari perspektif pengujian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak lain karena pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review)yang selama ini menjadi ranah kekuasaan yudisial melalui mekanisme litigasi (peradilan),kini ditambah juga dengandilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif secara nonlitigasi (di luar peradilan). Persoalan tersebut hendak diteliti dengan tujuan mengetahui kesesuaian wewenang yang diberikan kepada pemerintah(eksekutif)untuk melakukan penyelesaian sengketaperaturan perundang-undangan di luar pengadilan dengan teori negara hukum, kewenangan, dan pengujianperaturan perundang-undangan.Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu preskriptifdan evaluatif. Preskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untukmempelajari konsep-konsep hukum tertentu sehingga mendapatkan model evaluasi yang tepat.Dalam penelitian ini,penulis mengevaluasi Permenkumham 32/2017 sertaberupaya menemukan model pengujian yang tepat bagi eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutifyang diadopsi melalui Post Legislative Scrutiny dengan Pendekatan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Hasil penelitian dielaborasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori pengujian peraturan perundang-undangan

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

137/2019

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2019

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment