PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUSTERHADAP PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Skripsi

PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUSTERHADAP PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Penerapan asas contrarius actusdalam proses pencabutan status badan hukum organisasi masyrakat menurut Perppu Ormas sendiri menimbulkan banyak pertanyaan dilingkungan masyarakat karena dengan dalih pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyrakatan belum menerapkan sanksi yang efektif sehingga diperlukan mencantumkan asas contrarius actus sebagai landasan diterapkannya sanksi terhadap organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas contrarius actus terhadap pencabutan status badan hukum orgaisasi kemasyrakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undangserta mengetahui kendala yuridis dalam praktik penerapan asas contrarius actus tersebut.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Penerapan Asas Contrarius actusterhadap pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undangmerupakan sarana penegakan hukum administrasi negara dimana ia merupakan sebagai bentuk dari sanksi yang regresif yang dimana berjenis sanksi penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sehingga penerapan asas contrarius actus dalam hal ini adalah sebagai bentuk sanksi administratif.

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title: -
Call Number: 097/2019
Publisher: Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2019
Collation: xiii, 115 hal, 30 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: NONE
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): -
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: -

Other version/related

No other version available

File Attachment

No Data

Comments

You must be logged in to post a comment