Skripsi

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

---

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)sejatinya merupakan penyelesaian sengketa konsumen jalur non litigasi yang diberikan amanat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).Sejak munculnyaLembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)yang dibentuk dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)LAPS menimbulkan adanya kewenangan yang sama dalam penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan.Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai kepastian hukum penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuanganoleh BPSK dan kekuatan hukum dari hasil putusan BPSK setelah berlakunya POJK LAPS ditinjau dariUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari literaturyang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen pada umumnyadan khususnya berkaitan dengan BPSKdan LAPS, data-data lapangan dari kedua instansi, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis,yaitu memberikan gambaran dan menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek yang diteliti, kemudian dikaitkan dan dikaji dengan teori-teori yang relevan serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data penelitian ini adalah yuridis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ini, kepastian hukum penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan oleh BPSKditinjau dari UU OJKmemiliki kepastian hukum dikarenakan adanya dasar hukum yang jelas dan diakui oleh negara, yaitu UUPK. Namun,dapat terjadi ketidakpastian hukum bagi Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dikarenakan adanya 2 (dua) lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda dengan dasar hukum yang berbeda terhadap kewenangan yang sama. Kekuatan hukum dari hasil putusan-putusan BPSK di sektor jasa keuangan setelah berlakunya POJKLAPS memiliki kekuatan hukum tetap atau bersifat final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Diperlukan adanya harmonisasi hukum di sektor jasa keuangan.

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

091.2019

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2019

Collation

xiii, 101 hal, 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment