Skripsi
SISTEM PERIZINAN GARASI BERSAMA DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT MENGUASAIGARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTANOMOR 5 TAHUN 2014TENTANG TRANSPORTASI
Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta melalui pembentukan kebijakan menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi lain atas diterapkannya ketentuan menguasasi garasi dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data yang berkaitan dengan perizinan garasi bersama serta implementasi peraturan daerah. Hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran tentang sistem perizinan penyewaan garasi bersama dalam kaitannya dengan syarat penguasaan garasi secara umum.Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi terhadap syarat menguasai garasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Perda DKI No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi) belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena berbagai hambatan yang dialami oleh instansi-instansi pelaksana, utamanya yaitu masalah koordinasi yang juga menjadi akar bagi permasalahan lain seperti ketiadaan Peraturan Gubernur. Pada akhirnya, pengaturan mengenai perizinan garasi bersama sebagai pemenuhan terhadap syarat menguasai garasi pun belum diatur, padahal hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran implementasi ketentuan tersebut
No copy data
No other version available