Skripsi

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BAGI KORPORASIDITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

---

Keberadaan korporasi secara tidak langsung menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan pencemaran lingkungan akibat sisa limbah produksi korporasi. UU PPLH mengakomodir korporasi sebagai salah satu subjek hukum lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dapat dipidanakan. Hukum pidana digunakan karena melalui unsur pemidanaan diharapkan dapat membuat korporasi tidak melakukan kejahatan terhadap lingkungan. Perma 13/2016 menyatakan bahwa pidana yang paling tepat bagi korporasi adalah pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tujuan penerapan pidana denda bagi korporasi dan memahami dan menemukan faktor penghambat penerapan pidana denda bagi korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis . Penelitian ini menggunakan data sekunder bak berupa perundang-undangan maupun putusan hakim dalam kasus pencemaran limbah B3. Penlitian ini menggambarkan peraturanyang ada dikaitkan dengan pelaksanaan hukumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah implementasi pidana denda sudah sesuai dengan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya pidana denda nyatanya belum mampu mengurangitingkat pencemaran limbah B3 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nampaknya jumlah pidana denda yang dibebankan belum membuat korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana pencemaran limbah B3 lagi. Terlebih dalam penerapan pidana denda, menuai hambatan yang berasal dari faktor-faktor penegakan hukum. Beberapa faktor yang dirasa paling menghambat adalah faktor penegak hukum dan faktor hukumnya sendiri. Faktor penegak hukum, yang mana masih banyak yang belum memahami akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan. Faktor hukumnya sendiri merujuk pada ketiadaan aturan pelaksana mengenai ketentuan pidana denda bagi korporasi

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

069/2019

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2019

Collation

xiv, 132 hal, 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment