Skripsi
KLAIM SEPIHAK INGGRIS TERHADAP KEPULAUAN CHAGOS SEBAGAI BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY(BIOT) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
Pada tahun 1965, Inggris melakukan klaim sepihak atas wilayah Kepulauan Chagos sebagai British Indian Ocean Territory(BIOT) berdasarkanBritish Indian Ocean Territory Order of 1965dan Statutory Instrument of 1965 No. 1020. Padahal Kepulauan Chagos merupakanbagian dari Mauritius pada saat Mauritius berada dibawah penjajahan Inggris. Tindakan yang dilakukan oleh Inggris terhadap wilayah tersebut berdampak pada terpisahnyakepulauan Chagos dari Mauritius. Permasalahan yang timbul dariKlaim sepihak Inggris atas wilayah tersebut kemudian turut diperparah dengan tindakanInggris yang melakukan pemindahanpaksa seluruh penduduk kepulauan Chagos(Chagossians)dari wilayah tersebut tanpa kompensasi dan tempat tinggal pengganti yang layak sertamemadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas klaim sepihak terhadap kepulauan Chagossebagai BIOT dan pemindahan Chagossiansdari tempat tinggal asalnya secara paksa yang dilakukan oleh Inggris sebagai enforced population transfer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dengan melakukan pendekatan melalui pengkajian dan pengujian aspek-aspek hukum terkait dengan pelaksanaannya. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan pangaturan mengenai perolehan dan kepemilikan wilayah oleh negara dan enforced population transferberdasarkan hukum internasional.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa klaim sepihak Inggris terhadap wilayah kepulauan Chagos sebagai BIOT tidak sesuai dengan ketentuan dan praktik hukum internasional mengenai perolehan dan kepemilikan wilayah oleh negara. Selain itu, tindakan Inggris dalam hal pemindahan Chagossianstanpa kompensasi dan tempat tinggal pengganti yang layak secara nyata telah melanggar ketentuan hukum Internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV 1949 dan ICCPR. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Inggris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mencakup pelaksanaan referendum sebagai wujud hak atas penentuan nasib sendiri bagi Chagossiansdan pemberian kompensasi dan tempat tinggal pengganti yang layak serta perlindungan hukum bagi Chagossians
No copy data
No other version available