PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Skripsi

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Praperadilan yang diajukan oleh tersangka dengan status DPO menjadi suatu fenomena yang menimbulkan perdebatan. Munculnya SEMA Nomor 1 Tahun 2018 di satu sisi merupakan upaya penegakan hukum oleh MA terhadap proses praperadilanyang diajukan oleh tersangka dengan status DPO, namun di sisi lain SEMA tersebut belum memadai untuk dijadikan kepastian hukum dalam praperadilan karena SEMA bukanlah produk perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis proses praperadilanyang dimintakan oleh tersangka dengan status DPO dalam perspektif kepastian hukum dan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai praperadilan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 telah sesuai dengan penegakan hukum terhadap proses praperadilan.Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni studi kepustakaan terhadap data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang memaparkan tentang teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dilengkapi dengan penelitian lapangan sehingga didapatkan jawaban yang analitis dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Penulis melalui analisis data pendekatan kualitatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, SEMANomor 1 Tahun 2018 belum memadai untuk dijadikan dasar dalam kepastian hukum terhadap proses praperadilan karena kedudukannya yang bukan merupakan produk perundang-undangan; kedua,keluarnya SEMA tersebut merupakan upaya penegakan hukum dalam proses praperadilan yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana kehakiman mengingat selama ini terjadi kekosongan hukum terhadap fenomena praperadilan yang diajukan oleh tersangka dengan status DPO.

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title: -
Call Number: 044/2019
Publisher: Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2019
Collation: xiv, 131 hal, 30 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: NONE
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): -
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: -

Other version/related

No other version available

File Attachment

No Data

Comments

You must be logged in to post a comment