Skripsi

PENERAPAN HAK CABOTAGE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DALAM INDUSTRI PENERBANGAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA ( OPEN SKY POLICY )

---

Sejak Indonesia turut menandatangani
Deklarasi ASEAN
Bali
Concord II, Indonesia menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN
yang bertujuan untuk mengubah negara
-
negara kawasan ASEAN menjadi
wilayah yang bebas pergerakan
barang dan jasa
. Salah satu
tujuan dari
komunitas
tersebut adalah integrasi bidang pelaya
nan udara. Guna
mewujudkan integrasi pasar layanan udara menjadi pasar tunggal, maka
diterapkan kebijakan ruang udara terbuka (
open sky policy
) dimana setiap
negara memiliki kebebasan untuk terbang diatas wilayah setiap negara
anggota.
Sementara itu, menur
ut Konvensi Chicago 1944 setiap negara
memiliki hak
cabotage yang dapat
menolak negara lain untuk melakukan
pengangkutan di antara titik
-
titik wilayahnya. Keberadaan hak cabotage
yang bersifat proteksionis sangat bertolak belakang dengan konsep
kebijakan
open sky
yang liberal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui
bagaimana pe
ran
hak cabotage
di Indonesia
dalam menghadapi
keberadaan
kebijakan
open sky
.
Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif
yang bersifat deskriptif analitis. Melalui
metode pendekatan ini, peneliti menggunakan bahan hukum seperti
peraturan perundang
-
undangan dan perjanjian internasional yang
dihubungkan dengan teori hukum dan praktek hukum yang berlaku
.
P
engumpulan data
dipero
leh
melalui studi pustaka dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier
.
P
eneliti mengolah data yang diperoleh untuk
ditafsirkan melalui metode analisis data yuridis kualitatif yang selanjutnya
ditulis dalam bentuk deskriptif untuk ditarik suatu kesimpula
n.
Berdasarkan
penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa
keberadaan kebijakan
open sky
dan hak cabotage dalam undang
-
undang
di Indonesia
saat ini
bersifat komplementer dan terbatas. Hak cabotage
m
encegah terjadinya persaingan tidak sehat antara
maskapai asing dengan
maskapai dalam negeri
yang dapat muncul melalui kebijakan
open sk
y
,
sedangkan keberadaan kebijakan
open sk
y
mencegah terjadinya monopoli
pasar
y
ang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan
sifat yang saling
melengkapi dan membatasi
ini
, pemerintah Indonesia masih dapat menjaga
kedaulatan wilayah udara dan yang disaat bersamaan dapat menghormati
perjanjian
-
perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Indonesia

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

382/2018

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2018

Collation

xii, 130 hal, 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment