Skripsi

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PASAL 33 AYAT 1 JO PASAL 58 HURUF B UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DALAM PERKARA PENYIARAN RADIO DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 829K/PID.SUS/2016

---

Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran,
wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggara
n
penyiaran (IPP)
. B
ilamana
lembaga penyiaran mengudara tanpa mengantongi IPP maka yang
bersangkutan telah melanggar
undang
-
undang penyiaran dan karena
nya
aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi
pelaku tindak pidana penyiaran tersebut dapat dikenakan hukuman pidana
penjara paling lama
2 (
dua
)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
500.000.000
(lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana penjara
paling lama
2 (
dua
)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000
(lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.
Salah satu
masalah yang timbul
yaitu
kasus
terdakwa Iwan Fachrozi
selaku
Direktur Utama
Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM
dalam Putusan MA No
.
829K/Pid.Sus/2016
yang
telah terbukti bersalah melakukan kegiatan penyiaran
tanpa ada izin penyelenggaraan penyiaran
. Tujuan dari penulisan tugas akhir
ini yaitu
untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan sanksi pidana
denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah te
pat
jika dikaitkan dengan
Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b yang mana hakim Mahkamah Agung
m
erubah sanksi pidana bagi terdakwa yaitu dari s
anksi pidana penjara menjadi
sanksi pidana denda saja
dengan mengesampingkan akibat
-
akibat yang timbul
dari perbuatan terdakwa tersebut
serta apakah
penjatuhan sanksi pidana
denda tersebut sudah tepat jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.
Penelitian ini
merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu
dengan mengkaji bahan
-
bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup
bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Data yang digu
nakan adalah data
primer dan data sekunder. Setiap data hasil pengolahan tersebut akan
dianalisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang telah
dianalisis dengan rinci dan sistematis.
Dari hasil hasil penelitian ini dapat diketahui bahw
a penerapan sanksi
pidana denda
yang merubah sanksi pidana penjara
dalam putusan MA No.
829K/Pid.Sus/2016 kurang tepat
tanpa melihat tujuan dibentuknya undang
-
undang penyiaran itu sendiri dan mengesampingkan akibat berbahaya yang
terjadi dari perbuatan ter
dakwa tersebut. Putusan yang dijatuhkan Majelis
Hakim patut diguga tidak akan memberikan efek jera sesuai dengan tujuan
pemidanaan
, perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat dan
Negara dan menimbulkan gangguan radio komunikasi penerbagangan ya
ng
berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

254/2018

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2018

Collation

xiii, 95 hal, 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment