Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENGAKSES KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNORAFI DALAM MEDIA INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG ITE
Sejumlah besar anak da
n remaja telah terekspos dengan konten pornografi,
terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang memilki nuansa
vulgar. Pihak orang tua mungkin tertinggal dari anak
-
anak mereka dalam menguasai dan
menggunakan media digital, dan s
edikit dari orang tua yang mengawasi anak
-
anak mereka
ketika mengakses media sosial. Anak
-
anak membutuhkan perlindungan hukum yang
berbeda dari orang dewasa. Maka dari itu tujuan penelitian ini agar masyarakat mengetahui
bagaimana perlindungan terhadap ana
k yang mengakses konten yang mengandung unsur
pornografi dalam media instagram ditinjau dari Undang
-
Undang Perlindungan anak dan
Undang
-
Undang ITE serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran
terh
adap peraturan
-
peraturan dan literatur
-
literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah melalui bahan hukum primer, sekunder dan
tersier, serta keadaan di lapangan, yang mana diperoleh melalui wawancara dengan
Lemb
aga Perlindungan Anak Jawa Barat, siswa siswi Sekolah Menengah Pertama dan
siswa siswi Sekolah Menengah Atas. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis.
Metode analisis data dalam penarikan analisis dari hasil penelitian yang sudah terkumpul
dilakukan secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum
berbentuk preventif dan represif, orang tua bertanggung jawab atas anaknya yang
mengunduh konten pornografi, lalainya tanggung jawab ora
ng tua dapat berkonsekuensi
dicabutnya kuasa asuh oleh pengadilan. Kemudian bentuk upaya perlindungan hukum yang
diberikan oleh Undang
-
Undang SPPA terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah
menunjukkan adanya perlindungan yang khusus terhadap hak
-
hak
anak.
No copy data
No other version available