Skripsi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS PERJANJIAN YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI MELALUI AKTA AGREEMENT ON THE GRANTING OF VESSEL HYPOTHEC DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA
Hipotek kapal
merupakan kegiatan atau prestasi hukum jaminan
yang sangat umum di Indonesia, namum dalam hal ini merupakan salah
satu aktifitas bisnis yang sudah sering dilakukan di Indonesia seperti contoh
dalam kasus dimana X Pte.Ltd mengajukan
Loan Agreement
kepada Ba
nk
Z namun X Pte.Ltd meminta PT. Y yang merupakan perusahan yang tunduk
terhadap hukum Indonesia untuk memberikan asetnya sebuah kapal
sebagai jaminan kepada Bank Z untuk menjamin kelunasan utang dari X
Pte.Ltd yang objek hipotek kapal nya berada di Indone
sia, tetapi perjanjian
nya di luar negeri (singapura), karena tidak dapat membebankan hipotek
terhadap objek kapal di Indonesia maka PT. Y dengan Bank Z membuat
Akta
Agreement on the Granting of Vessel Hypothec
agar dapat tunduk
kepada hukum Indonesia berd
asarkan perjanjian yang dibuat di luar negeri.
Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana
keabsahan dari Akta Agreement on the Granting of Vessel Hypothec
sebagai dasar perjanjian kredit di luar Negeri untuk membebankan jaminan
hip
otek atas kapal di Indonesia berdasarkan KUHPer serta untuk
mengetahui bagaimanakah kedudukan jaminan hipotek akibat adanya akta
Agreement on the Granting of Vessel Hypothec berdasarkan KUHper
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendek
atan yaitu yuridis normatif serta spesifikasi penelitian yang di
gunakan yaitu deskriptif analisis. Tahap penelitian yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan huku
m tersier dan
penelitian lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Akta
Agreement on the Granting Vessel Hypothec sebagai jembatan bagi
perjanjian yang di buat di luar negeri untuk pembebanan jaminan hipotek
atas kapal yang berada di
Indonesia ditinjau dari Kitab Undang
-
Undang
Hukum Perdata sah secara hukum. Sedangkan untuk kedudukan jaminan
hipotek akibat adanya Akta Agreement on the Granting Vessel Hypothec
yang dijadikan sebagai jembatan dalam pembebanan hipotek menjadi
kurang tepat
melihat adanya sifat Accesoir dalam Hukum Jaminan dan
syarat pembebanan hipotek harus menggunakan perjanjian pokok, yaitu
perjanjian kredit.
No copy data
No other version available