Skripsi

ANALISIS MENGENAI PENANGGUHAN SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN GRAB TERHADAP PENGEMUDI GRAB YANG HAKNYA BELUM DIBERIKAN SEPENUHNYA DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

---

Perjanjian berperan penting dalam melakukan hubungan kerjasama.
Pembuatan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Grab Indonesia dengan
Pengemudi Grab terlihat adanya ketidaksamaan kedudukan antara para pihak.
Hal ini dilihat dari pembuatan sy
arat dan ketentuan umum grab (perjanjian)
yang merugikan salah satu pihak yaitu pengemudi grab. Tujuan peneltian ini
adalah untuk menentukan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara
PT Grab Indonesia dengan pengemudi grab dihubungkan dengan Kitab
Undang
-
Undang Hukum Perdata dan Undang
-
Undang No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi
pengemudi grab terkait dengan penangguhan sepihak PT Grab Terhadap
Pengemudi Grab dihubungkan dengan Kitab Undang
-
Undang Huk
um Perdata
dan Undang
-
Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan spesifikasi deskriptif analaitis, yakni menggambarkan
peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian di
uraikan berdasarkan fakta
-
fakta
dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul dari
perusahaan grab Indonesia dengan pengemudi grab adalah hubungan
kemitraan, bukan hubungan kerja hal ini diliha
t dari adanya bagi hasil antara
Perusahaan Grab Indonesia dengan pengemudi grab dan tidak memenuhi
unsur dari perjanjian kerja yaitu pengusaha atau pemberi kerja, pekerja atau
buruh, upah dan perintah. Penangguhan akun secara sepihak merupakan
suatu tindak
an yang melanggar dari isi perjanjian, karena penangguhan
merupakan salah satu bentuk tindakan yang menyebabkan berakhirnya
kerjasama sepihak yang mana tidak dicantumkan dalam isi perjanjian. Apabila
tindakan penangguhan akun sepihak ini dinyatakan wanpret
asi maka sudah
seharusnya pengemudi mendapatkan perlindungan hukum yaitu berupa
pelaksanaan perjanjian, pelaksaan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan
perjanjian dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sesuai dengan
ketentuan Kitab Undang
-
Undan
g Hukum Perdata

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

55/2018

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2018

Collation

ix, 125 hal 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment