Skripsi

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

---

Masalah pertanahan pada umumnya muncul karena banyaknya
kebutuhan akan tanah
yang semakin meningkat.
Perkembangan
pembangunan di Indonesia
menyebabkan k
ebutuhan akan tanah
pun
semakin meningkat.
Oleh karenanya, Pemerintah harus
mengambil tanah
-
tanah yang telah dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah
yang dilakukan oleh Pemerintah terdapat masalah,
yaitu
ganti rugi dalam
pengadaan tanah
biasanya
berjalan
dengan alot. Undang
-
Undang Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
menjadi dasar dalam pelaksanaan
pengadaan tanah
untuk kepentingan umum yang mewajibkan semua prosedur
pembangunan berdasarkan Unda
ng
-
Undang terseb
ut. Tujuan pene
litian
untuk mengetahui, mengkaji, dan meneliti terkait pelaksanaan
dan
penetapan bentuk dan besaran ganti rugi terhadap pembangunan Waduk
Jatigede dan Tol Cisumdawu
apakah telah sesuai atau bersinggungan
dengan Undang
-
Undang Nomor 2 Tahun 2
012.
Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode
penelitian yuridis normatif
, yaitu
penelitian hukum yang mengutamakan
bahan data sekunder berupa hukum positif.
S
pesifikasi penelitian
ini
adalah
deskri
p
tif analitis
yaitu menggambarkan peraturan
perundang
-
undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori
-
teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.
Teknik
penelitian yang digunakan adalah studi dokumen guna mendukung data
sekunder dan wawancara dengan pihak yang berkom
peten dalam
permasalahan ini.
Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pel
aksanaan
dalam
pembangunan Waduk Jatigede dan Tol Cisumdawu
belum
sesuai
dengan Undang
-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Asas
-
asas yang terdapat
pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga
belum terpenuhi. Seperti halnya asas kesejahteraan dan
asas keadilan
dalam besaran ganti ruginya.
Besaran ganti rugi telah ditetapkan melalui
musyawarah, namun masih terdapat intimidasi dalam pelaksanaan
musyawarahnya.

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

008/2018

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2018

Collation

xii, 102 hal, 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment