Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MUSNAHNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS DITINJAU DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO . 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

---

Peristiwa bencana alam gelombang tsunami yang terjadi pada
tanggal 26 Desember 2004 di Wilayah Provinsi Aceh telah mengakibatkan
hilangnya nyawa manusia, hancurnya bangunan, infrastruktur, hilangnya
benda
-
benda, dokumen identitas dan dokumen transaksi huku
m lainnya.
kejadian ini juga berdampak kepada notaris
-
notaris yang ada di daerah
yang terkena bencana
di daerah lainnya
yaitu rusaknya kantor notaris yang
berakibat
rusak atau
hilangnya
minuta akta yang disimpan dalam bentuk
protokol notaris.
Terhadap masa
lah yang timbul maka harus dicarikan
solusi guna menyelesaikan
permasalahan mengenai minuta akta.
Dengan
latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
yang akan
menjawab permasalahan tentang
bagaimana
tindakan
notaris atas
musnahnya
minu
ta akta yang disimpan oleh notaris karena bencana alam
,
bagaimana pengaturan hukum mengenai keberadaan minuta akta notaris
yang
musnah
karena bencana alam.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif dengan menggunakan pendeka
tan yuridis normatif. Sumber data
yang diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sedangkan data
sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tertier.
Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara., yang selanjutnya
dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan
penelitian
yang dilakukan
di
peroleh hasil:
Pertama
,
t
indakan yang dilakukan oleh notaris yang
masih hidup terhadap minuta
akta yang
musnah
karena bencana alam adalah segera melaporkan
kepada instansi terkait antara lain: melaporkan kepada kepolisian untuk
dimintakan surat keterangan hilang, kemudian berdasarkan surat
keterangan dari kepolisian dila
porkan kepada Kantor Wilayah Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Menteri Hukum dan Hak A
sasi
Manusia Republik Indonesia untuk tindakan lebih lanjut.
Kedua
,
bahwa
belum ditemukan pengaturan
hukum
yang tegas mengenai minuta akta
yang
musnah
yang diakibatkan oleh bencana alam, baik dalam perundang
-
undangan seperti UUJN maupun di peraturan lainnya. Notaris
tidak dapat
diminta pertanggungjawabannya
terhadap minuta akta yang
musnah
akibat
tsunami karena tidak a
da kewajiban notaris untuk
membuat
kembali minuta
akta yang rusak atau hilang sebab bencana tsunami yang timbul dari faktor
alam bukan karena kelalaian notaris
.

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

396/2017

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2017

Collation

xi, 125 hal, 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment