Skripsi

GANTI RUGI ATAS BATALNYA PELAKSANAAN HARI H PERKAWINAN DI DAERAH KOTA BAU-BAU SULAWESI TENGGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ADAT BUTON DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

---

Pertunangan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk melanjutkan perkawinan di waktu tertentu. Pertunangan masih bisa dibatalkan dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat. Kasus pembatalan pertunangan yang terjadi di masyarakat adat Buton Sulawesi Tenggara. Dimana pada saat itu telah terjadi pertunangan antara kedua belah pihak lak-laki dan perempuan. Namun pihak laki-laki tanpa sepengetahuan pihak perempuan telah menikahi perempuan lain padahal pada saat itu mereka masih terikat hubungan pertunangan. Penulis meneliti batalnya pelaksanaan Hari H Perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau berdasarkan Hukum Adat Buton dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akibat hukum dari batalnya pelaksanaan Hari H Perkawinan ditinjau melalui Hukum Adat Buton.
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data normatif dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke Keraton Buton serta melakukan wawancara langsung dengan pengurus Keraton Buton dan masyarakat Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama bahwa Pembatalan pelaksanaan Hari H Perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum ditinjau berdasarkan Hukum Adat Buton, karena tidak menepati janji kawin yang melanggar nilai kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat adat Buton. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata. Yang kedua, Akibat Hukum atas Batalnya pelaksanaan Hari H Perkawinan berdasarkan Hukum Adat Buton yaitu karena bentuk dari pertunangan merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak dimana janji untuk melakukan perkawinan tersebut harus dipenuhi. Jika AP melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memenuhi janji untuk menikahi SF, AP dapat dituntut ganti rugi atas perbuatannya

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

414/2017

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2017

Collation

xii, 94 hal, 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment