Skripsi

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI TERHADAP INVESTOR ASING DIKAITKAN DENGAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES BELANDA-INDONESIA

---

Indonesia merupakan negara yang berkembang membutuhkan bantuan
dari investor asing dalam mengelola kekayaan tersebut. Bertahun-bertahun kini
Indonesia hendak meningkatkan nilai tambah yang akan didapatkan negara dari
pemanfaatan mineral dan batubara. Kewajiban pengolahan dan pemurnian
dalam negeri merupakan salah satu cara yang dipilih oleh pemerintah. Namun,
investor asing yang berkeberatan melaksanakan kewajiban tersebut dan
mencoba menggugat negara di forum ICSID didasari Bilateral Investment
Treaties (BIT) yang dibuat oleh Indonesia. Sengketa tersebut tidak berlanjut
dikarenakan pemerintah telah mencapai kesapakatan dengan investor, dimana
salah satu kesepakatannya adalah pembebasan kewajiban pengolahan dan
pemurnian dalam negeri terhadap investor asing. Penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui bagaimana pembebasan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil
pertambangan di dalam negeri dari sudut pandang hukum penanaman modal
dan mengetahui peran dari Bilateral Investment Treaties terhadap penerapan
kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
Metode pendekatan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum ini
adalah dengan menggunakan metode pendekatan Juridis Normatif yaitu
penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui inventarisasi
hukum positif. Spesiikasi penelitian hukum yang hendak digunakan oleh peneliti
adalah deskriptif analitis, yang berarti menganalisis kaitan antara teori hukum,
asas hukum dikaitkan dengan UU Minerba, UU Penanaman Modal.
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
pembebesan kewajiban investor asing untuk melakukan pengolahan dan
pemurnian dalam negeri sebenarnya tidak sesuai dengan kerangka penanaman
modal. Hal ini didasari bahwa fakta kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam
negeri merupakan misi untuk menjalankan tujuan penanaman modal dan
penjelmaan kewajiban investor asing. Bilateral Investment Treaties memberikan
beberapa dampak negatif terhadap penerapan kewajiban pengolahan dan
pemurnian dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan terdapat komitmen yang
terdapat didalam perjanjian yang mengekang negara untuk memperjuangkan
pembangunan ekonomi nasional.

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

415/2017

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2017

Collation

xi, 102 hal, 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

415/2017

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment