Skripsi

PENGGUNAAN SISTEM E-CATALOGUE DALAM PERJALANAN DINAS MELALUI UDARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

---

Perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini menuai protes dari
kalangan Agen Travel perjalanan, hal ini disebabkan oleh adanya aturan
dalam Perubahan PERPRES tersebut yang dapat merugikan kalangan
pengusaha Agen travel perjalanan, karena dalam perubahan PERPRES
tersebut terdapat pasal yang menuliskan bahwa K/L/D/I wajib
menggunakan sistem E-purchasing dalam perjalanan dinasnya, hal ini
menuai protes dikarenakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 3
huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mengenai hal yang
menghambat iklim usaha yang adil dan kondusif, Pembelian tiket pada
pengusaha Agen travel perjalanan menjadi menurun, yang menyebabkan
kerugian pada pengusaha Agen Travel perjalanan. Selain itu dalam
pencantuman maskapai di sistem E-catalogue masih menuai kebingungan
bagi penggunanya, hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip dari
Good Corporate Governance. Oleh karena itu, pertama, peneliti merasa
perlu untuk mengkaji dan merumuskan Tujuan dari Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua,
mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
deskriptif-analitis ialah menganalisis kaitan Antara Peraturan Presiden yang
berlaku dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang
menyangkut permasalahan mengenai sistem pengadaan secara elektronik
dan Good Corporate Governance dan larangan praktek monopoli serta
persaingan usaha tidak sehat. Metode analisis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode normative kualitatif. Tujuan dari penelitiannya
adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan
mengetahui pencantuman maskapai dalam sistem E-Catalogue dikaitkan
dengan prinsip Good Corporate Governance
Hasil Penelitian yang diperoleh adalah, lembaga pengadaan barang/jasa
pemerintah dalam membuat peraturan harus memperhatikan pelaku
usaha lainnya agar menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif, serta
pencantuman maskapai dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah
harus memperhatikan prinsip-prinsip daripada Good Corporate
Governance

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

022/2017

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2017

Collation

xiii, 115 hal, 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

022/2017

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment