PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA BERUPA UPAH YANG DIBAYARKAN SECARA BERTAHAP DAN TIDAK UTUH DI FEMINA GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA BERUPA UPAH YANG DIBAYARKAN SECARA BERTAHAP DAN TIDAK UTUH DI FEMINA GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Gita Purna Indiera Adhiasti - Personal Name; Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. - Personal Name; NELLA SUMIKA PUTRI, S.H., M.H - Personal Name;

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah harus dibayarkan seutuhnya pada saat waktu yang telah diperjanjikan, namun dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia sering terjadipenyimpang terkait hak pekerja berupa upah. Salah satu penyimpangan tersebut adalah pembayaran upah secara bertahap dan tidak utuh yang terjadi di Femina Group. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk menganalisis perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja terkait upah yang dibayarkan secara bertahap dan tidak utuh di Femina Group. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik tumpu pada norma hukum peraturan perundang-undangan terkait hukum ketenagakerjaan, serta teori-teori hukum yang yang diperoleh dari literatur maupun jurnal hukum. Spesifikasi penelitiandalam penelitianini menggunakan metode deskriptif analitis dengan data dianalisis secarakualitatif.Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwaperlindungan hukum terhadap pekerja adalah berupa pemberian denda yang dilakukan kepada Femina Group sebagaimana diatur dalamPasal 55 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja adalah perundingan secara bipartit, mediasi, dan jika kedua upaya tersebut tidak berhasil maka dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industria

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title: -
Call Number: 010/2019
Publisher: Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2019
Collation: xiv, 104 hal, 30 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: NONE
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): -
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: -

Other version/related

No other version available

File Attachment

No Data

Comments

You must be logged in to post a comment