Skripsi
PERAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN MUTASI SEBAGAI BENTUK SANKSI ADMINISTRASI TIDAK LANGSUNG
Berdasarkan
UU ASN, mutasi merupakan bagian dari manajemen ASN
yang dilakukan berdasarkan prinsip
good governance
dalam sistem merit, namun
praktiknya mutasi sering disalahgunakan untuk alasan politis dan kental dengan
konflik kepentingan yang tidak dibenarkan dalam p
eraturan perundang
-
undangan.
Hal ini mengindikasi adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN. Komisi ASN kemudian dibentuk untuk menggulangi masalah tersebut,
namun tugas dan fungsi Komisi ASN terhambat dengan terbatasnya regulasi serta
lem
ahnya metode pengawasan.
Penulisan ini dilakukan secara yuridis
-
normatif dengan melakukan studi
lapangan wawancara terhadap Komisi ASN sebagai lembaga pengawas kode etik
dan kode perilaku ASN. Tujuan dari Penulisan ini untuk menentukan langkah
-
langkah yan
g efektif
guna
diimplementasikan dalam dunia kepegawaian sebagai
tugas dan fungsi Komisi ASN dalam meningkatkan kode etik dan kode perilaku
Pegawai ASN.
Berdasarkan
hasil p
enulisan ini ditemui banyak terjadi pelanggaran dalam
pelaksanaan mutasi yang kera
p digunakan sebagai bentuk sanksi administrasi tidak
langsung. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan sistem merit sebagaimana yang
terdapat dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS sehingga menimbulkan kerugian
terhadap banyak elemen pelayanan publik.
S
elain
itu
, pengawasan yang dilakukan
oleh KASN dinilai masih lemah dari sisi metode pengawan itu sendiri sehingga
diperlukan peningkatan metode pengawasan oleh KASN.
No copy data
No other version available