Skripsi
PERAN AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
PERAN
AHLI FORENSIK DALAM
MENGUNGKAP
TINDAK
P
IDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILA
SI DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
Bio Bagas Fixrian
(11011013
0057
)
ABSTRAK
Dalam rangka menemukan kebenaran yang hakiki dalam persidangan
tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi,
kapasitas
ahli forensik
untuk memberikan keterangan di persidangan ber
guna untuk menerangkan
secara komperhensif berkenaan
visum et
repertum
,
maka hendaknya
keberadaan
ahli forensik pada
sidang pembuktian tindak pidana disertai
dengan mutilasi dapat dijadikan pertimbangan
.
Oleh karena itu
, adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk menjelaskan
peranan kehadiran ahli forensik dalam
persidangan
tin
dak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi
ditinjau dari
system peradilan pidana.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif
yang
dibantu sosiologis. Spesifikasi penelitiannya berupa
deskrip
tif analisis
dengan
tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data
berupa studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dilakukan berupa
yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji penelitian berdasarkan hukum positif.
Penegakan hukum aktua
l menurut Joseph Goldstein muncul karena
salah satunya adanya keterbatasan sumber daya alam dalam aparat penegak
hukum
. KUHAP menganut s
ystem Akusator dan
Due Process Model
yang
menghendaki
pembuktian secara ilmiah disertai dengan proses hukum yang
tetap
m
emperhatikan hak
-
hak Terdakwa. Peran ahli forensik
berguna untuk
menemukan bukti
materiel
dengan menguraikan identitas mayat,
memperkirakan sebab kematian, dan cara kematian.
Keterangan ahli forensic
di persidangan
untuk membantu Hakim dalam memperoleh k
eyakinannya,
sedangkan
Visum Et Repertum
masuk sebagai kategori surat dalam
persidangan
Dengan demikian, ada atau t
idaknya keterangan ahli forensik
atau
Visum Et Repertum
baik sendiri maupun bersama
-
sama
tidak dapat
menentukan perkara pembnuhan disertai m
utilasi
tersebut dapat
diputus
No copy data
No other version available