Skripsi
PENEGAKAN HUKUM LING KUNGAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA ( B3) DI ALIRAN SUNGAI CITARUM
Pencemaran Sungai Citarum oleh Limbah B3
salah satunya
di
akibatkan
oleh
kegiatan industri yang mengabaikan instrumen hukum dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan ini
merupakan
pelanggaran
terhadap lingkungan
hidup
dan sangat merugikan masyarakat
.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai
penegakan hukum lingkungan
serta kendala
yang dihadapi
terkait pencemara
n
Limbah B3 guna menanggulangi pencemaran di aliran Sungai Citarum.
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
dengan meneliti data
-
data sedangkan spesifikasi penelitian ini bersifat
deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan penelitian
kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Data kemudian
dianalisis secara yuridis kualitatif.
Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa
pertama
,
UUPPLH
menyatakan
bahwa
penerapan asas
hu
kum pidana
ultimum remedium
hanya
berlaku bagi
pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gang
guan
. Oleh sebab itu
sanksi
pertama yang diberikan kepada
pelaku pencemaran Limbah B3
ke aliran
Sungai Citarum
karena
melanggar ketentuan administrasi
yang
telah
ditetapkan
adalah
dengan
menerapkan
sanksi pidana
guna
memberikan efek
jera
kepada pelaku pencemaran
.
Penerapan sanksi pidana tidak melepaskan
penerapan sanksi
-
sanksi lain dalam penegakan hukum lingkungan.
S
anksi
administratif
tetap diterapkan
demi menghentikan pencemaran
dan
memulihkan lagi fungsi
lingkungan hidup
oleh pelaku pencemaran
.
Apabila
terjadi
kerugian kepada
masyarakat,
maka
sanksi perdata juga
dapat
diterapkan. Hal ini demi mel
indungi hak
-
hak masyarakat yang telah diatur
dalam Pasal 28 H
UUD 1945.
Kedua
,
kendala yang dihadapi dalam penegakan
hukum
lingkungan terkait pencemaran Limbah B3 ke aliran Sungai Citarum
terletak dalam faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas
.
No copy data
No other version available