Skripsi

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

---

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997
menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan
keuangan (financial distress). Tidak semua perusahaan mampu untuk
mempertahankan eksistensinya dan banyak yang terbelit permasalah utang
piutang. Padahal perusahaan merupakan salah satu pilar pembangunan
perekonomian nasional, perusahaan juga sebagai salah satu sumber
pendapatan Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan
mengkaji mengenai konsistensi Pengadilan Niaga terhadap penyelesaian
permasalahan utang piutang BUMN melalui PKPU serta perlindungan
terhadap kreditor konkuren yang menolak rencana perdamaian.
Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis dengan
pendekatan yuridis normative. Pengumpulan daga diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data
primer adalah dengan pedoman peraturan perundang-undangan,
sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa: Pertama,
kerap terjadi inkonsistensi Pengadilan Niaga dalam memutus perkara
PKPU BUMN Persero. Kedua, belum ada peraturan yang mengatur
mengenai perlindungan terhadap kreditor konkuren minoritas yang
melakukan penolakan terhadap rencana perjanjian perdamaian.

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

112/2018

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2018

Collation

xi, 103 hal, 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Suaka, syariat Islam,

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment