Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ditinjau dari Het Herzien Indonesche Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Skripsi

Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Ditinjau dari Het Herzien Indonesche Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adhipriambodo, Rd Fajar Bagas - Personal Name; Dr. Muhamas Amirulloh, S.H., M.H. - Personal Name; Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H. - Personal Name;

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan ekonomi pasar yang efisien dengan berdasarkan UU Persaingan Usaha yang mempunyai penyelesaian sengketa persaingan usaha dan berhak untuk menjatuhkan persaingan usaha tidak sehat. namun dalam praktiknya timbul permasalahan dalam penggunaan alat bukti economic evidence yang merupakan bukti tidak langsung yang termasuk kedalam alat bukti penggunaan economic evidence sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan KPPU yang menggunakan economic evidence dalam tahap pembuktian.

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title: -
Call Number: 399/2017
Publisher: Bandung : ., 2017
Collation: xii, 109 hal, 30 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: NONE
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Hukum ekonomi
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: -

Other version/related

No other version available

File Attachment

No Data

Comments

You must be logged in to post a comment