Skripsi

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 1262 K/PDT/2004 TENTANG KEKUATAN HUKUM GRONDKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA TANAH DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

---

Grondkaartadalahtanah-tanah yang
sudahdialihkankepadaasetperusahaankeretaapinegaralaludiukur,
ditetapkandandiuraikandalamGrondkaart.
Grondkaartitusendiriberbentukpetatanah.Grondkaartmenguraikandanmenjela
skansecarakongkritbatasbatastanah yang
sudahdiserahkankepadaasetperusahaankeretaapinegaraberdasarkanordona
nsi yang dimuatdalamStaatsbladmasing-masing.
Grondkaartmerupakanbuktikepemilakantanah PT. KAI yang
hinggaterjadinyasengketatanah,
Grondkaarttersebuttidakpernahdilakukanpembaruanhak.Kasussengketaterse
butmelawanNy. Linda Surjati yang
memilikibuktikepemilikantanahsengketaberupaSertifikatHakMilik.Dalamperkar
atingkatpertamahinggakasasi yang selaludimenangkanadalahpihak PT.
KAI.Fakta di persidanganGrondkaartyang
dijadikanbuktikepemilikantanahhanyaberupafotokopi, danoleh hakim
Grondkaarttersebutdianggapsebagaibuktisurat yang sempurna.
PutusanMahkamahAgung No. 1262 K/Pdt/2004
menyatakanmenolakKasasidariTermohonKasasiyaituNy. Linda Surjati.
Tujuandaripenelitianinidilakukanuntukmengetahuistatus
GrondkaartsebagaiBuktiHakAtas Tanah
danapakahpertimbanganhukumputusanMahkamahAgungRepublik Indonesia
No. 1262 K/Pdt/2004
tentangkekuatanhukumGrondkaartsebagaialatbuktidalamperkaratersebut.
Metodependekatan yang
digunakanadalahyuridisnormatifdanspesifikasipenelitian yang
digunakanadalahdeskriptifanalitis yang
menggambarkandanmenganalisisketentuan – ketentuan yang
berkaitandenganPutusanPengadilanNegeriTanjungkarang No.
34/Pdt.G/2002/PN.Tk, PutusanPengadilanTinggiTanjungkarang No.
14/Pdt/2003/PT.TkdanPutusanMahkamahAgung R.I. No. 1262 K/Pdt/2004.
Dari hasilpenelitiandapatdiketahuibahwapertama, Grondkaartyang
dijadikanbuktikepemilikantanahseharusnyatidakmemilikikekuatanhukumapabi
latidakdilakukannyakonversimenjadihakpengelolaanatauhakmiliksesuaidenga
nperaturan yang terkait.kedua,
pertimbanganhukumputusanMahkamahAgung R.I.
v
menjelaskanbahwaJudecfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhuku
mdan/Undang-Undang. Faktadalampersidangan hakim
memberikanpenilaianalatbuktiberupafotokopiGrondkaartsebagaialatbukti
yang sempurnasepertidimilikiolehaktaotentik,
danGrondkaarttersebuttidakmemilikikekuatanhukumsetelahlahirnya UUPA.

---

Availability @Fakultas Hukum

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

150/2017

Publisher

Bandung : Fakultas Hukum UNPAD., 2017

Collation

ix, 80 hal, 30 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

150/2017

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

HUKUM PERJANJIAN LISAN

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment