# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and (sb.call_number LIKE :callnumber)" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and (sb.call_number LIKE :callnumber) order by sb.last_update desc limit 50 offset 1390" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":callnumber" => "2%" ]
ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ATAS UTANG ANGGOTA AHLI WARIS YANG DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MENCICIL UTANG DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAMABSTRAKAgita Maira Ramdani 110110150092Hukum Islam mengatur bahwa dalam soal waris mewarisi hal pertamayangharusdilakukanahliwarisyaitumemenuhikewajibanpewaris sepertiutangyangditinggalkanolehpewaris,pewarisyangmemilikihutang sewaktuhidupdiduniatentunyaw…
IKLAN YANG MENYESATKAN (MISLEADING ADVERTISEMENT)TERKAIT TESTIMONI PRODUK YANG MENYESATKAN PADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIAAbstrakIvo Tantrie Hudaya110110150058Iklan haruslah jelas, beritikad baik dan tidak menyesatkan karena akan berdampak merugikan konsumen. Pada kenyataannya, banyak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam mengiklankan p…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN DIREKSI MENGGUNAKAN CIRCULAR RESOLUTIONDIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASChristoforus Wisnu Rurupadang110110150224ABSTRAKDireksi suatu Perseroan Terbatas diangkat dan diberhentikan oleh RUPSdikarenakan hanya RUPS yang memiliki kewenangantersebut. Pengambilan keputusan terkait pengangkatan da…
ivABSTRAKANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAKAaliyah Febriana110110150139Perlindungan terhadap hak-hak anak telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah…
PERKAWINAN SIRI (KEDUA DAN SETERUSNYA) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAMABSTRAK NINDYA TIEN RAMADHANTY 110110160119Perkawinan siri diketahui sebagai perkawinan dibawah tangan, artinya perka…
PERKAWINAN SIRI (KEDUA DAN SETERUSNYA) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAMABSTRAK NINDYA TIEN RAMADHANTY 110110160119Perkawinan siri diketahui sebagai perkawinan dibawah tangan, artinya perka…
PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI KONSEP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKANHaidar Ammar Alfaruqi110110140111ABSTRAKAktivitas ekonomi global telah membentuk pasar dan perdagangan bebas yang tidak terelakkan lagi bagi pelakunya, akibat dari fenomena tersebut adalah meningkatkanya tindakan p…
PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI KONSEP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKANHaidar Ammar Alfaruqi110110140111ABSTRAKAktivitas ekonomi global telah membentuk pasar dan perdagangan bebas yang tidak terelakkan lagi bagi pelakunya, akibat dari fenomena tersebut adalah meningkatkanya tindakan p…
PERLINDUNGAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMANFAATAN EMBEDDED SUBSCRIBER IDENTITY MODULE (ESIM)DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKABSTRAKTeknologieSIM adalah kartu SIM yang ditanam(embedded)didalam perangkat t…
ABSTRAKTINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG TERKAITMuhammad Nazlan Alfiansyah110110150221Dalam kontrak kerja sama tidak ditemukan ketentuan mengenai pengakhiran kontrak yang dapa…
ivABSTRAKFARID AULIARACHMAN110110140274Cyberspacemerupakan dunia sangat luas yang bisa memberikan dampak positif maupun negatif bagi penggunanya, termasuk anak-anak.Setiap anak di Indonesia berhak memanfaatkan internet untuk beraktivitas di cyberspace sebagai hasil dari perkembangan teknologi. Segala hal dapat dilakukan dengan bebasdi cyberspace, tidak terkecuali dengan tindak kejahatan y…
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASIDALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A INDRAMAYU BERDASARKAN HUKUM ISLAMABSTRAKAnisa Selviara110110150098Perkawinan merupakan salah satu institusi dasar dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang mem…
ROYALTI YANG DIPEROLEH PENYANYI COVER VERSIONMELALUI PROGRAM YOUTUBEMONETIZEPASCA MELAKUKAN AKTIFITAS MENYANYIKAN ULANG LAGU MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUMPERDATAHarry Anugerah110110140015ABSTRAKInternet sebagai sebuah media baru di abad 20 ini menimbulkan masalah terhadap perlindungan H…
ABSTRAKPELINDUNGANKARYA CIPTA SENI INSTALASI MILIK SENIMAN ASING ATAS TINDAKAN PENIRUAN YANG DILAKUKAN OLEH RABBIT TOWNINDONESIA, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAElandio Kurniadie Pratama110110120066Minat masyarakat atas karya seni instalasidi Indonesia semakin meningkatseiring berkembangnya perilakumasyarakat,yaitu membagikan gambar/foto kegiatan pribadi, s…
ABSTRAKPEMBATALAN PERJANJIAN HOMOLOGASI OLEH KREDITOR DITINJAU DARI KETENTUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAMahartyas Nasa Putri110110150171Perjanjian homologasi dikenal dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alas hak penagihan utang kreditor terhadap debitor. Pasal 170 dan Pasal 291 UUKPKPUmengamanatkan bahwa terhadap perjanjian homologasi dapat diajukan pemba…
ABSTRAKAKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSIPERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASGAVRILA TAMARISKA ROPE110110150120Perseroan Terbatas memiliki Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksiyang pelaksanaan tugas dan kewenangannya diatur oleh Und…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1105 K/pdt.sus-HKI/2018 TENTANG PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAKSEJENIS ANTARA DC COMICS MELAWAN PT. MARXING VAMMAKMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFISABSTRAKMerek sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yangmempunyai peran penting dalam dunia usaha, karena merek merupakansalah sa…
PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKMMochamad Firdaus Saladin110110140229ABSTRAKKabupaten Garut, Jawa Barat terus bergeliat dengan industri makanan. Indust…
PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKMMochamad Firdaus Saladin110110140229ABSTRAKKabupaten Garut, Jawa Barat terus bergeliat dengan industri makanan. Indust…
Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi dalam Tindak Penipuan Jual Beli OnlineBerdasarkan Undang –Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan KomunikasiABSTRAKAulia Putri Fadhila110110140212Perkembangan teknologi memicu penggunaan media elektronik dalam bidang perdagangan atau jual beli. Jual beli onlinetidak membutuhkan para pihak untuk me…
ivABSTRAKTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR ATAS NAMA PT. SURYA NUSA NADICIPTA OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTARAldi Novianda110110120004Tanah terindikasi terlantar adalah ta…
LEGALITAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP SURIAHAbstrakPenggunaan kekuatan bersenjata oleh pihak ketiga diluar konflik sudah sejak lama dianggap sebagai tindakan yang dilarang dalam hukum internasional. Walaupun demikian,pada praktiknya penggunaan kekuatan bersenjata masih sering dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alasan sebagai dasar pembenaran.Sek…
LEGALITAS JURISDIKSI PIDANA UNIVERSAL PENGADILAN NASIONAL JERMAN DAN SWEDIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERANG DI SURIAH MENURUT HUKUM INTERNASIONALBingah Amarwata Sujana –110110130301ABSTRAKGuna menghindari pertanggungjawaban pidana individual, para pelaku kejahatan perang di Suriah menyamarkan identitas mereka untuk bisa bermigrasi dari Suriah dan mendapatkan status pengungsi. A…
ABSTRAKIMPLEMENTASI PEMANFAATAN LAHAN PADA KAWASAN PERTANIAN DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKOM Askar Izzuddin R110110130166PemerintahIndonesiasebagainegara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebab ruang merupakan su…
PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL SEPATU CIBADUYUT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA SECARA TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFISDAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATM. Jafar Hasibuan110110140222ABSTRAKCibaduyut dikenal sebagai lokasi industri sepatu dan kulit yang saat ini menjadi kaw…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH KEPADA CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH ATAS KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KHUSUSDAN UMRAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENABSTRAKAna Trimaryati110110140264Ibadah haji dan umrah merupaka…
ABSTRAKMathias Bagas Pangestu110110150286Pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha,setelahnya menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila memenuhi syarat/kondisi yang telah ditetapkandi dalam hukum persaingan usaha, yakni kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan atas pengambilalihan saham perusahaankepada KPPU.Namun,…
ABSTRAK TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP AHMAD DHANI DALAM KASUS DUGAAN PENYEBARAN UJIAN KEBENCIAN TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DILIHAT DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIALASISCA JUNISA EKA PUTRI 110110140037 Tugas akhir ini mengangkat permasalahan yang terdapat dalam kasus yang dihadapi oleh Ahmad Dhani yang menjadi tersangka dalam kasus …
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARLUASAN FOTO DAN/ATAU VIDEO KORBAN TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKRendhy Apprizar Mahendra110110140089ABSTRAKPenyebaran foto dan/atau videokorban terorisme di dunia mayasemakin sering terjadi, hal ini dikare…
Buku ini membaha tentang kecerdasan sang Nabi SAW dalam berkomunikasi, baik ditinjau dari cara/metode berkomunikasinya maupun dalam praktik komunikasi kepemimppinan beliau. Buku ini mengangkat contoh proses komunikasi Nabi SAW dan dikaji berdasarkan penyampaiannya secara lisan (Verbal) secara kinetis (non verbal) yang tampak dari ekspresi wajah (fasial), gerak tubuh (gestural), posisi tubuh(pos…
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOMDALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATANABSTRAKBella Az Zachra110110140013Conjugal RoomdiNegara Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya. Namun, dalam praktiknya, di Indonesia terdapat fasilitas Conjugal Room, baik secara resmi dan juga tidak resmi. Terdapat dampak buruk apab…
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOMDALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATANABSTRAKBella Az Zachra110110140013Conjugal RoomdiNegara Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya. Namun, dalam praktiknya, di Indonesia terdapat fasilitas Conjugal Room, baik secara resmi dan juga tidak resmi. Terdapat dampak buruk apab…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 2258/PDT.G/2015/PA.MDN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINANMuhammad Iqbaal Firmansyah110110140209ABSTRAKBerdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang yang berada di Negara Indonesia berhak untuk melanjutkan keturnan melalui perkawinan yang sah. Salah satu tujua…
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK PENGELOLA APLIKASI DARI PEMBATASAN AKSES APLIKASI TELEGRAM OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KEGIATAN TERORISME DAN RADIKALISMEDhia Fatihah110110140012ABSTRAKMedia sosial telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (electronic commerceatau e-commerce), pendidikan (electronic education), kesehatan (tele-medicin…
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA WISATA TIRTA TERHADAP KECELAKAANDITINJAUA DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGANKONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAANAbstrakDewasaini,sektorpariwisatamenjadibagianyangtidakdapatdipisahkandarikehidupanmanusiakarenaberkaitandenganaspekkegiatansosialdanekonomiyangdapatdinikmati,namundemikiandalamdalamkegiatanpariwisatakhusu…
PELINDUNGANINDIKASI ASALTAHU CIBUNTUSEBAGAI PRODUK KHAS DAERAH BANDUNG JAWA BARAT YANG DIJUAL SECARA CURAHDIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANGNO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGANKONSUMENMuhammad Rizky Saputra110110140257ABSTRAKDengan melimpahnya sumber daya alam, Indonesia yang juga terkenal dengan pulau-pulaunya merupa…
PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIAMuhammad Abshar Pradita110110140240ABSTRAKPresiden Joko Widodo yang dalam masa pemerintahannya sedang menggalakkan program reforma agraria yang didasarkan pada Perpres No. 86 Tahun 2018 …
PELINDUNGAN INDIKASI ASAL SENTRA INDUSTRI KULIT SUKAREGANG SEBAGAI KARYA KREATIF MASYARAKAT DAERAH GARUT JAWA BARAT DARI PERILAKU CURANG PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG-UDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENFauzi Muhammad Dzulfiqar110110140266ABSTRAKKabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang …
PUTUSAN PRE-TRIAL CHAMBER ICC TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN DEPORTASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN ATASKASUS ROHINGYA BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONALABSTRAKEtnis Rohingya telah sejak dahulu tinggal diwilayah Rakhine yang berlokasi di perbatasan Myanmaryang berdekatan dengan negaraBangladesh. Namun demikian, Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya di M…
PUTUSAN PRE-TRIAL CHAMBER ICC TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN DEPORTASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN ATASKASUS ROHINGYA BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONALABSTRAKEtnis Rohingya telah sejak dahulu tinggal diwilayah Rakhine yang berlokasi di perbatasan Myanmaryang berdekatan dengan negaraBangladesh. Namun demikian, Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya di M…