# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 10" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+Yulianto, A.'" ]
NPM : 1101100703 Kode Skripsi : 140-13 Jenis Skripsi : Skripsi
TANGGAL ENTRY : 12/08/2015
TANGGAL ENTRY : 10/04/2012
NPM : 110090420 Kode Skripsi : 487-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100803 Kode Skripsi : 006-13 Jenis Skripsi : Legal Memorandum
NPM : 110090307 Kode Skripsi : 176-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120094 Kode Skripsi : 191-16 Jenis Skripsi : Study Kasus
TANGGAL ENTRY : 14/04/2014
Bibliografi : 622 hal.: ilus,; 26 cm
TANGGAL ENTRY : 28/04/2014
Seseorang yang belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan dapat mengajukan izin dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pada umumnya yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak, karena seseorang yang masih belum cukup umur dewasa belum bisa menjadi subyek hukum. Tetapi dalam kasus Dispensasi perkawian dalam penelitian i…
Maraknya perdagangan valas bagi masyarakat maupun kalangan tertentu menyebabkan keberadaan money changer bukan bank sebagai salah satu pedagang valas dibutuhkan oleh masyarakat luas. Di Indonesia perdagangan valas sering mengalami gejolak dikarenakan fluktuasi nil ai valas . Hal ini membuat pihak money changer memanfaatkan kondisi tersebut untuk men…
hak milik atas tanah berbeda dengan daerah lainnya di wilayah Indonesia. Dengan adanya Instruksi Gubernur Nomor K. 898/1/A/1975 Tentang Penyeragaman Kebijakan Hak Atas Tanah Kepada WNI Nonpribumi. Instruksi Gubernur tersebut membatasi WNI keturunan atau WNI Nonpribumi yang bertinggal di Daerah Istimewa untuk memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini WNI Ke…