# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+Purna Hindayani'" ]
Tesis Program Studi : Manajemen Kelulusan : Juli 2009
Buku yang membahas mengenai permasalahan over capacity yang merupakan salah satu eksternalitas yang terjadi manakala kegiatan perikanan tangkap tidak dikendalikan secara proporsional. Diuraikan mengenai konsep dari overcapacity, capacity utilization, vessel capacity utilization, dan berbagai hal teknis yang terkait
Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakuka…
Ekstradisi diartikan sebagai suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana yang telah melakukan suatu kejahatan. Penyerahan tersebut dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Di Indonesia, ekstradisi diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan b…
ABSTRAK Disertasi ini berusaha untuk menjawab atau mencari alternatif dalam menentukan politik hukum yang sesuai untuk membentuk rezim yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum siber oleh Indonesia. Politik hukum sangat penting apabila dikaitkan dengan masalah yurisdiksi di ruang siber. Belum terdapatnya politik hukum yang sinergis baik dalam pengaturan hukum nasional maupun hukum internasional…