# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 20" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+Mario Baharuddin'" ]
TANGGAL ENTRY : 03/03/2011
TANGGAL ENTRY :
TANGGAL ENTRY : 02/05/1988
NPM : 1101100900 Kode Skripsi : 524-13 Jenis Skripsi : Legal Memorandum
NPM : 113080153 Kode Skripsi : 037-15 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : A10. 99.04 Kode Skripsi : 134-04 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 110100027 Kode Skripsi : 107-15 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO.05.056 Kode Skripsi : 092-09 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 111100098 Kode Skripsi : 208-14 Jenis Skripsi : Study Kasus
TANGGAL ENTRY : 03/03/2011
TANGGAL ENTRY :
TANGGAL ENTRY : 08/03/2011
Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan pembuktian terjadinya kerugian keuangan negara memerlukan adanya suatu lembaga / badan auditor yang berwenang untuk memeriksa kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai instansi/aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dapat berkordinasi dan berkerjasama dengan BPK da…
Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rokok elektrik dapat menjadi pengganti alternatif rokok konvensional dalam menjaga keamanan kesehatan. Rokok konvensional merupakan ancaman bagi keamanan kesehatan. Ancaman ini tidak hanya secara lokal atau negara, melainkan secara global. Oleh sebab itu, diupayakan berbagai cara untuk mengurangi bahkan menghentikan produk hasil tembakau ini. …
Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan (studi pada Bidang Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang). Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terhadap efektivitas pelayanan IMB di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang, seperti waktu penyelesaian IMB yang melebihi waktu yan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena adanya rnahasiswa-mahasiswa asal Papua di asrama daerah Bintuni dan warga Yogyakarta di RT04 RW02, Dusun Tambakbayan yang memiliki hambatan mewujudkan interaksi yang efektif. Hal ini merupakan indikasi dari adanya hambatan dalam kompetensi sosial (Rose-Krasnor, 1997). Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kompetensi sosial dalam…
Dalam Sistem Peradilan Pidana, benda sitaan disimpan oleh Negara berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yakni: "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara". Namun, didalam KUHAP, maupun Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang sitaan yang barang sitaan men…
Mimosa merupakan salah satu bahan penyamak nabati yang digunakan dalam industri penyamakan kulit. Bahan penyamak mimosa merupakan salah satu bahan penyamak nabati yang ramah lingkungan. Penyamakan menggunakan mimosa dapat mengurangi limbah dari proses penyamakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan mimosa pada proses Tanning terhadap kualitas fisik (kekuatan tarik,…
Selama ini, pendidikan sering disebut dengan pabrik intelektual yang mampu melahirkan pelaku-pelaku pembangunan yang tangguh.
Mengasuh dan mengasah anak agar menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan saleh dalam bertindak memang bukanlah sesuatu yang mudah, namun juga bukanlah sesuatu yang mudah.
Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan atau PKPU. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam rangka penanganan perkara kepailitan dan PKPU tidak boleh bertentangan dengan asas dan kaidah yang ada dalam UUKPKPU. Pada tanggal 25 April 2016 diberlak…