# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+Lailani, S.H., M.H.'" ]
Skripsi Program Studi : Akuntansi Kelulusan : Oktober 2015
NPM : AX0.02.123 Kode Skripsi : 109-06 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.03.143 Kode Skripsi : 203-08 Jenis Skripsi : Skripsi
Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya masing masing serta dicatatkan sesuai dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan perkawinan sirri adalah perkawinan yang rahasia atau dirahasiakan dan sengaja disembunyikan dari khalayak umum
ARTISIPASIPEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA: EVALUASI KERANGKA REGULASIDipa Rivaldi110110150033ABSTRAKKeikutsertaanperempuan secara kelembagaan maupun non-kelembagaan di lingkungan pemerintahan desa sangat rendah. Rendahnya partisipasi perempuan ini ternyata bertolak belakang dengan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undanga…
Dasar negara Republik Indonesia selalu berkaitan dengan pola hubungan negara dan agama yang dipilih. Hal ini telah dibuktikan dari perdebatan tokoh-tokoh bangsa pada masa sidang BPUPK/PPKI, masa sidang Konstituante, sampai masa sidang amandemen UUD 1945 pada Tahun 1999-2002. Rumusan Pasal 29 UUD 1945 masih tetap dipertahankan sesuai dengan rumusan asli yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Namu…
Pada tahu n 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yaitu Putusan Nomor 14/PUU - XI/2013 yang dalam putusannya memutuskan dan mengamanatka n bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan serentak. Kemudian untuk menjalankan Putusan MK tersebut, DPR mengeluarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal yang m…
Salah satu prinsip yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta perubahannya adalah prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka menghnatarkan daerah kepada tujuan otonomi yang dikehendaki dalam UUD 1945 tersebut, untuk mengetahui sejauhmana pokok-pokok karakter otonomi telah dijalankan oleh daerah, perlu disusun as…