Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap …

Publish Year

2012

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

KEABSAHAN SURAT WASIAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGK…

NPM : 113080053 Kode Skripsi : 286-15 Jenis Skripsi : Skripsi

Hukum Pajak

Publish Year

2021

Edition

1

ISBN/ISSN

9786024465254

Collation

x., 241.: ill.; 24 cm.

Series Title

-

Call Number

343.04 Huk

Hukum Pajak

Publish Year

2021

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-446-525-4

Collation

x, 245 hlm, 24 cm

Series Title

-

Call Number

343.04 Sug H

Cyber Notary : Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran

Publish Year

2012

Edition

cet.1, 2012

ISBN/ISSN

978-602-8650-86-1

Collation

xxiii, 133 hlm, 24 cm

Series Title

-

Call Number

341.757 Nur C

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAH…

Pada umunya setiap manusia manusia akan dipersatukan oleh ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Namun seiring perjalanan banyak yang memutuskan tali perkawinan tersebut.

Potensi Pengenaan Pajak Restoran Kepada Pedagang Kaki Lima Kuliner Terhadap P…

Adanya pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber daripada Pendapatan Asli Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan suatu daerah.

PENYELUNDUPAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN HUBUNGAN KEMITRAAN PADA STATUS HUBUNGA…

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pekerja menyebakan perusahaan melakukan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum di bidang ketenagakerjaan dapat disadari saat terjadi PHK, karena berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja yang di PHK sepihak berhak mendapatkan uang pesangon/uang penghargaan masa kerja, namun karena terjadinya penyelundupan hukum dengan menggunakan hubungan…

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 788K/PDT.S…

Manusia sebagai makhluk sosial selalu bekerja, baik diupayakan sendiri atau bekerja dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian melahirkan hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut dalam perjalannya tidak selalu berjalan harmonis melainkan sering terjadi perselisihan yang terkadang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah A…

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PEND…

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajak daerah sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengenai proses pemungutan dan penagihan pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sebagai upaya meningkatkan pajak daerah tersebut, maka Dinas Pendap…

Industri Penerbangan Di Indonesia

Publish Year

2016

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi,212hal

Series Title

-

Call Number

00499

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME HUKUM ADMINISTRASI N…

Keuangan negara merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, dimungkinkan terjadinya perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Di Indonesia secara hukum terdapat tiga mekanisme penyelesaian kerugian keuangan negara, yaitu melalui Hukum administrasi negara yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pemb…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK K…

Publish Year

2019

Edition

2019

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 113 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Man P

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Online Sebagai Upaya Menga…

ABSTRAK PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BERBASIS ONLINE SEBAGAI UPAYA MENGATASI MARAKNYA PENUNGGAK PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA BARAT Agung Kurniadi 110110150164 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis online diharapkan dapat memotivasi masyarakat Jawa Barat taat membayar PKB, namun belum maksimal karena masih terjadi peningka…

Hukum penyelesaian sengketa internasional

Publish Year

2004

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-75-4

Collation

xi, 202 h.:21cm

Series Title

-

Call Number

00185

PENERAPAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP YAYASAN BIDANG PEN…

Yayasan pendidikan merupakanlembaga di luar pemerintahan yang bersifat nirlaba berperanaktif dalam upaya pengembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kesempatan bagi yayasan pendidikan untuk mendapatkan pengecualian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan P…

STATUS HUKUM PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PERSEROAN TER…

Pengangkatan seorang Direksi pada suatu Perseroan Terbatasdapat berasal dari pekerjanya. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum ketika pekerja yang diangkat menjadi direksi tersebut diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemberhentian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN ANTARA KONSEP FREE FLOW OF SKILLED LABOU…

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah cita-cita yang dicetuskan oleh pemimpin negara ASEAN sejak dideklarasikannya ASEAN Concord II di Balitahun 2003.Adapun cita-cita dari MEA adalah melakukan liberalisasi demi terciptanya perekonomian yang stabil, makmur, dan kompetitif di kawasan regional ASEAN.Salah satu cita-cita tersebut adalah adanya free flow o…

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK …

Publish Year

2019

Edition

2019

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 113 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Man P

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEP…

Perusahaan PT Associated British Budi telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya atas dasar pekerja telah menolak keputusan mutasi yang diberikan perusahaan, maka perusahaan secara sepihak memutuskan hubungan para pekerja tersebut. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat serta merta dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui prosedur…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DARI ADANYA ECONOMIC DISRUPTION YANG…

Economic disruption diawali dengan adanya kemunculan teknologi baru yang diikuti dengan dilakukannya efisiensi pada tiap bidang usaha terhadap usahanya dengan memilih menggunakan teknologi dibandingkan dengan tenaga kerja konvensional. Akibat yang ditimbulkan atas pergantian itu adalah terdapat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Fenomena terse…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA BERUPA UPAH YANG DIBAYARKAN SECARA BE…

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakuka…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREATOR MANGA TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL YANG MEN…

Pesatnya perkembangan internet dapat menimbulkan dampak positif namun juga dapat menimbulkan dampak negatif. Bagi sebagian orang yang tidak bertanggungjawab mereka dapat dengan mudah mengkopi dan merubah bentuk hasil karya orang lain tanpa persetujuan daripenciptanya. Salah satu contohnya adalah Meme comic yang banyak beredar di berbagai media sosial saat ini. Meme comic dibuat dengan me…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KEMATIAN O…

Segala kemampuan dan penghasilan dari jerih payah tenaga kerja dapat berkurang atau bahkan menghilang jika terjadi risiko, oleh karena itu diperlukanlah jaminan sosial dalam menjamin kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Penunggakan iura n Jaminan Kematian (JKM) oleh perusahaan yang dinyatakan pailit merupakan salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak te…

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGI…

nfluencer adalah salah satu alternatif di bidang periklanan yang saat ini sedang diminati oleh pelaku usaha yang ingin beriklan melalui media sosial. Pada pelaksanaannya, influencer sebagai pihak yang menggunakan pengaruhnya untuk mengiklankan barang dan/atau jasa m ilik pelaku usaha kerap kali melakukan kewajibannya dengan tidak menginda…

IMPLIK ASI REGULASI PEMBERIAN ANUGERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (APKB) TER…

Pemberian Anugerah P ajak Kendaraan Bermotor (APKB) diharapkan dapat memicu masyarakat Jawa Barat taat membayar Pajak kendaraan B ermotor (PKB), namun belum terwujud karena masih terjadi peningkatan ju mlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), maka regulasi pemberian APKB ini perlu ditinjau kembali , sej auh mana regulasi tersebut m…

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

Pada tahu n 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yaitu Putusan Nomor 14/PUU - XI/2013 yang dalam putusannya memutuskan dan mengamanatka n bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan serentak. Kemudian untuk menjalankan Putusan MK tersebut, DPR mengeluarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal yang m…

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA …

Peraturan mengenai kepariwisataan yang tidak dipatuhi dan p erlindungan hukum atas risiko kecelakaan sebagai nyawa dari keberlangsungan kegiatan pariwisata kerap kali diabaikan oleh berbagai pihak, baik pengusaha pariwisata sebagai penyedia jasa m aupun wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata. Hal ini tentu merugikan wisatawan apabila mengalami kecelakaan pada …

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Publish Year

2015

Edition

Cetakan I, Agustus 2015

ISBN/ISSN

978-602-229-506-8

Collation

xv, 232 hlm.; 21 cm.

Series Title

Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Call Number

342.02598 SAN H.1

T INDAKAN PENGEMBANG PERUMAHAN ATAS PEMBANGUNAN TEMBOK BETON YANG MENGA…

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki hubungan yang erat dengan kelangsungan hidup manusia. Era modern ini perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin membaik membuat keperluan akan kebutuhan rumah menjadi semakin mendesak. Permasalahan yang sering muncul dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah adalah ke…

Sistem Hukum Lingkungan & Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Publish Year

2018

Edition

50 Tshun Dedikasi Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

ISBN/ISSN

978-602-9272-85-7

Collation

xii, 332 hlm.; 17,5 x 25 cm

Series Title

50 Tahun Dedikasi Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Call Number

344.04 SIL S.1

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PT. P…

PHK pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai kaitan dengan permasalahan ekonomi bagi pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerj a mengakibatkan pekerja kehilangan mata pencaharian untuk memen uhi kebutuhan hidupnya , maka permasalahan PHK merupakan topik permasalahan …

Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri

Publish Year

Cetakan ke-1, 2013

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4160-7

Collation

xviii, 460 h, 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.08 Soe H.1

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SEBAGAI ORGAN DIREKSI ATAS PENERAPAN SISTEM MANAJEME…

Pekerja merupakan faktor utama dalam mewujudkan tujuan usaha meliputi pembangunan nasional, oleh karena itu pekerja membutuhkan kesejahteraan yang layak. Saat ini, masih ada beberapa Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak yang telah ditetapkan menjadi hak-hak normatif pekerja, khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Salah satunya…

Perbandingan Hukum Perdata

Publish Year

-

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)

Publish Year

Cetakan ke-3, 2014

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-185-4

Collation

xii, 160 h, 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ruk A.1

Hukum Transportasi Udara; dari warsawa 1929 ke Montreal 1999

Publish Year

Cetakan ke-1, Oktobe

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3631-85-6

Collation

509 h, 22 cm

Series Title

-

Call Number

343.097 Wir H.1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI BANKIR DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDA…

ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) mengharuskan para tenaga kerja khususnya bankir memiliki sertifikat sebagai persyaratan agar dapat bekerja. Sertifikasi kompetensi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagi bankir diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Ban…

Tanggung Jawab Penyelenggaraan terhadap konsumen atas penolakan penggunaan E-…

Bank Indonesia mencanangkan gerakan nasional non-tunai sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan e-money

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA INTERNET TENTANG PENAWARAN KUOT…

PT Telkomsel sebagai pelaku usaha yang memiliki banyak produk, salah satunya produk kuota internet. Dalam industri jasa telekomunikasi dibutuhkan adanya sistem perlindungan hukum yang memiliki kepastian hukum. Produk yang ditawarkan tersebut tidak boleh merugikan konsumen sehingga konsumen perlu dilindungi. Konsumen sebagai pengguna dari produk yang dikeluarkan oleh PT Telkomsel harus men…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERLAPOR ACHMAD YOGIE DALAM HAL PE…

Latar Belakang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apakah perjanjian pengikatan jual beli tanah antara Achmad Yogie dengan Mochamad Gingin sudah sesuai dengan Hukum Perjanjian. Kasus ini menarik karena perjanjian pengikatan jual beli menggunakan blanko kosong masih sering terjadi di dalam masyarakat. Hal ini tentu dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hat…

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA PT. AMSTRONG FACTORY INDONESIA TERHADAP P…

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, saat ini telah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan dapat terjaminnya setiap hak warga negaranya. Salah satu peraturan yang dibuat pemerintah adalah peraturan tentang ketenagakerjaan. Perlu kita perhatikan dalam dunia ketenagakerjaan terdapat kesenjangan antara pemberi kerja dan pekerja. Dengan adanya kebebasan pemberi …

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKE…

P erk embangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi di Indonesia mem uncul kan perusahaan - perusahaan baru di bidang keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar bisnisnya yang dikenal dengan sebutan financial - technology (fintech). Salah satu fintech yang tengah berkembang di m a syarakat Indonesia yang …

PRAKTIK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SKE…

v ABSTRAK P erk embangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi di Indonesia mem uncul kan perusahaan - perusahaan baru di bidang keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar bisnisnya yang dikenal dengan sebutan financial - technology (fintech). Salah satu fintech yang tengah berkembang di m a syarakat Indone…

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK KARTEL BAN MOBIL OLEH KOMISI…

Hadirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan perwujudan cita - cita yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945 . Dala m pengaturannya disebutkan, bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU melakukan tugas dan wew…

Pengantar Hukum Internasional

Publish Year

1971

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

5, 366 h.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

341 Sas p

PENGENAAN PAJAK REKLAME OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENYELENGGARAAN …

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting, tidak terkecuali di Kota Medan. Intensifikasi pajak reklame menuntut untuk adanya administrasi perpajakan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum. Pemerintah Kota Medan sering kali memungut pajak dengan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku sebagai dasar pajak tersebut dipungut. Hal ini menye…

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 216K/PDT.SUS-PHI/2016 TANGG…

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki banyak peraturan, salah satunya peraturan mengenai ketenagakerjaan. Dalam dunia ketenagakerjaan, pemberi kerja dapat membuat peraturan kerja atau p…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Publish Year

2012

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 81/PDT.SUSMEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.…

The increasing of product and service recently caused the competition on business growth, therefore the Intellectual Property of brand becomes the identity of product and service itself which has to be protected. In the verdict legal action of brand NO.81/PDT.SUS-MEREK/2013/ PN.NIAGA.JKT.PST, the council decided to revoke the TRUMPS’ brand registration which has been registered on Direct…