# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+Chlooryne T. Isana D'" ]
NPM : 110542 Kode Skripsi : 051-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 100127 Kode Skripsi : 269-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110469 Kode Skripsi : 057-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A1O.03.169 Kode Skripsi : 050-07 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110110427 Kode Skripsi : 124-15 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 90362 Kode Skripsi : 307-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.00.147 Kode Skripsi : 158-04 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110180 Kode Skripsi : 385-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110110001 Kode Skripsi : 034-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110410 Kode Skripsi : 175-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 111110151 Kode Skripsi : 365-15 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110312 Kode Skripsi : 376-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110070435 Kode Skripsi : 102-14 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 120003 Kode Skripsi : 315-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AIO 97 013 Kode Skripsi : 008-02 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100701 Kode Skripsi : 062-11 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110349 Kode Skripsi : 091-16 Jenis Skripsi : Study Kasus
NPM : 1101100802 Kode Skripsi : 307-13 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100900 Kode Skripsi : 065-13 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101110900 Kode Skripsi : 375-13 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.02.176 Kode Skripsi : 123-09 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100600 Kode Skripsi : 206-11 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10 98 008 Kode Skripsi : 018-03 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 110110252 Kode Skripsi : 477-15 Jenis Skripsi : Skripsi
LEGALITAS JURISDIKSI PIDANA UNIVERSAL PENGADILAN NASIONAL JERMAN DAN SWEDIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERANG DI SURIAH MENURUT HUKUM INTERNASIONALBingah Amarwata Sujana –110110130301ABSTRAKGuna menghindari pertanggungjawaban pidana individual, para pelaku kejahatan perang di Suriah menyamarkan identitas mereka untuk bisa bermigrasi dari Suriah dan mendapatkan status pengungsi. A…
PUTUSAN PRE-TRIAL CHAMBER ICC TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN DEPORTASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN ATASKASUS ROHINGYA BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONALABSTRAKEtnis Rohingya telah sejak dahulu tinggal diwilayah Rakhine yang berlokasi di perbatasan Myanmaryang berdekatan dengan negaraBangladesh. Namun demikian, Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya di M…
Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) dideklarasikan oleh Frente Popular de Liberacion de Saguia el Hamra y Rio de Oro atau Front Polisario pada 22 Februari 1976 di Bir Lehlu, di dalam wilayah Sahara Barat berdasarkan hak menentukan nasib sendiri. Entitas tersebut berada dalam pendudukan Maroko dan wilayah Sahara Barat tercatat sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri menurut Perserikata…
INTERVENSI DEWAN KEAMANAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PADA ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Nizam Safaraz - 110110140190 ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi oleh pihak manapun, terutuma tindakan pelanggaran HAM berat. Dalam rangka mencegah hal tersebut, Dewan Keamanan memiliki fungsinya untuk menjaga perdamaian dan keam…
Pada tahun 1965, Inggris melakukan klaim sepihak atas wilayah Kepulauan Chagos sebagai British Indian Ocean Territory(BIOT) berdasarkanBritish Indian Ocean Territory Order of 1965dan Statutory Instrument of 1965 No. 1020. Padahal Kepulauan Chagos merupakanbagian dari Mauritius pada saat Mauritius berada dibawah penjajahan Inggris. Tindakan yang dilakukan oleh In…
Negara mempunyai hak untuk mempertahankan keamanan nasionalnya, terutama dari penyelundupan manusia secara ilegal. Dalam rangka mencegah hal tersebut, negara-negara seperti Australia dan Italia telah menetapkan seperangkat peraturan dan kebijakan untuk melaksanakan pencegatan terhadap kapal-kapal yang dicurigai mengangkut imigran gelap. Dalam pelaksanaannya, pencegatan tersebut mengakibat…
menyatakan bahwa negara yang melakukan tindakan “harboring”, atau pada dasarnya pemberian perlindungan terhadap organisasi teroris, bertanggung jawab atas tindakan terorisme tersebut. Pernyataan ini digunakan AS untuk membenarkan Operation Enduring Freedom (OEF). OEF adalah operasi militer mengatasnamakan pembelaan diri yang bertujuan melawan organisasi Al-Qaeda yang berada di wilayah …
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memiliki tanggungjawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB. Munculnya terorisme internasional sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional mendorong DK untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset, pelarangan perjalanan serta embargo senjata kepada individu yang ditargetk…
iv LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN NAZANIN ZAGHARI RATCLIFFE OLEH IRAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Fabian Resa Triputra 110110100207 S uatu negara dapat dimintai tanggungjawab atas tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan apabi la tindakan tersebut telah melanggar ketentuan - ketentuan internasional yang ada. I CCPR 1966 mengatur mengenai hak -…
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dipercaya sebagai faktor utama terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Rendahnya upah di dalam negeri dan tingginya kebutuhan hidup mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri dengan menjadi TKI. Namun banyak dari mereka yang kemudian menjadi korban perdagangan orang dan mengalami penyekapan. Penelitian ini bertujuan untuk m…
Pada tanggal 13 November 2015 silam, telah terjadi rangkaian serangan teroris di kota Paris, Prancis. Peristiwa tersebut mengakibatkan banyak orang tewas dan lukaluka serta mengancam keamanan di Prancis. Akibat dari serangan teroris tersebut, maka Presiden Prancis mendeklarasikan bahwa Prancis dalam keadaan darurat atau state of emergency. dalam keadaan darurat tersebut pemerintah Prancis d…
Pada 5 Mei 2015 kapal yang berisikan awak kapal berwarganegara Indonesia bersama 65 imigran gelap Rohingya asal Srilanka, Myanmar dan Bhangladesh berlayar dari Indonesia menuju Selandia Baru. Setelah memasuki perairan internasional, kapal tersebut dicegat oleh petugas border force Australia yang didampingi oleh Angkatan Laut Australia. Kemudian pejabat border force Australia tersebut member…
Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 36 Tahun 1990. Instrumen ini mengikat Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Sebagai upaya tanggung jawab pemerintah dalam meratifikasi KHA, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setahun kem…