# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":author" => "'+\"Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D.\"'" ]
NPM : 110414 Kode Skripsi : 399-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101107608 Kode Skripsi : 257-12 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 1101100802 Kode Skripsi : 055-13 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 90342 Kode Skripsi : 039-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 60615 Kode Skripsi : 553-13 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO040632 Kode Skripsi : 328-11 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 100117 Kode Skripsi : 346-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AIO 95 125 Kode Skripsi : 134-02 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO03577 Kode Skripsi : 424-10 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : A10.05.097 Kode Skripsi : 310-09 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : 90178 Kode Skripsi : 138-16 Jenis Skripsi : Skripsi
NPM : AXO.05.623 Kode Skripsi : 081-09 Jenis Skripsi : Skripsi
Letak Indonesia yang strategis dalam jalur perpindahan manusia, menjadikan pengungsi berdatangan ke Indonesia
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSATABSTRAKDaerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif, sebagai subjek hukum berwenang membuat peraturan-peraturan termasuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya.Peraturan daerah…
Pengesahan Perjanjian Indonesia-Ceko dilakukan dengan Peraturan Presiden, sedangkan lazimnya pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang seperti pengesahan Persetujuan Indonesia-Pakistan. Instrumen ratifikasi internal kedua perjanjian tersebut tidak konsisten dan masing-masing instrumen tersebut memiliki konsekuensi ketatanegaraan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam konsekuensi …
Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut UUPA merupakan landasan dari konsepsi hukum adat yakni bersifat riil, terang, dan tunai dengan memenuhi syarat materiil dan syarat formil , namun m asyarakat di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur masih banyak melakukan jual - beli tanpa adanya akta yang dibuat oleh PPAT . Hal ini menjadi permasalahan apakah…
Anak yang berada di bawah pengampuan dan berstatus sebagai anak di luar nikah memiliki pembatasan-pembatasan hak keperdataan khususnya dalam hal hak warisan. Pemberian hak waris dapat dilakukan baik secara Undang-Undang maupun melalui surat wasiat. Walaupun pemberian hak waris melalui surat wasiat merupakan kehendak terakhir seseorang sebelum Ia meninggal dan diperbolehkan secara hukum, namun i…
P enafsiran konstitusi harus dilakukan dengan rasional untuk menghindari pilihan argumentasi secara cherry - picking . Hal ini ditunjukkan oleh pertentangan dalam dua Putusan MKRI yang berpendirian dengan argumen yang sama sekali berlawanan . Pada tahun 2003 MKRI menyatakan Pasal 28I ayat (1) tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun, namun pada tahun 2007 MKRI meny…
Hukum kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU No. 12/2006 dan PP No. 2/2007. Salah satu materi muatan pada hukum kewarganegaraan Indonesia adalah pengatu ran terkait kehilangan status kewarganegaraan. Pengaturan kehilangan status kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia terbagi menjadi empat cara yakni kehilangan dengan sendirinya, permohona…
Kondisi tanpa kewarganegaraan dari pengungsi Rohingya menimbulkan sejumlah polemik, khususnya mengenai kepastian status kewarganegaraan anak - anak dari para pengungsi tersebut yang lahir di Indonesia. Berkaitan dengan itu, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur asas ius soli terbatas guna mencegah kondi…
Bebas visa kunjungan merupakan pranata keimigrasian Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 2011) sebagai ketentuan pengecualian bagi orang asing dalam kewajiban memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan presiden. Dalam perjalanannya, hukum keimigrasian Indonesia mengal…
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK RI No.62/PUU-VIII/2010 terhadap pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU No. 25/2009, yang utamanya Majelis Hakim MK telah memperluas makna ombudsman dan lembaga negara dalam pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37/2008 namun mempersempit kedua makna tersebut dalam pengujian Pas…
Persinggungan wewenang antara Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dengan wewenang pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang mengilhami MK untuk mendalilkan open legal policy, yang pada dasarnya menunjukkan luasnya wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan, yang bernilai konsitusional. Namun demikian, MK belum memiliki standar y…